Kubu Ical: Munas Golkar ditentukan DPD I di Rapimnas
Kubu Ical tak masalah Golkar gelar rapimnas 2016, asal disetujui oleh pengurus DPD I.
Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) akan menggelar Rapimnas dalam waktu dekat ini di Jakarta Convention Center (JCC). Hal itu merupakan kesepakatan antara Ical dan dua tokoh Golkar Wapres Jusuf Kalla dan Mantan Presiden BJ. Habibie.
Bendum Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, Rapimnas diharapkan menjadi pintu keluar untuk mengakhiri konflik dualisme partai yang terjadi pasca Pilpres 2014 lalu ini.
"Ya, Rapimnas kali ini merupakan momen penting bagi kami karena kami berharap rapimnas jadi jembatan emas bagi rekonsiliasi total di tubuh Partai Golkar," kata Bamsoet di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).
Dia mengatakan, yang berhak menyelenggarakan Rapimnas sesuai kesepakatan Ical, JK dan Habibie adalah pengurus Partai Golkar hasil munas Riau tahun 2009 lalu. Di dalamnya diakomodir kubu Agung Laksono.
"Karena kesepakatan ketua umum ARB dengan Habibie dan Pak JK kemarin itu adalah bahwa penyelenggara Rapimnas ini adalah hasil munas Riau yang di dalamnya ada Agung Laksono," jelas dia.
Bambang menegaskan, hasil Rapimnas ini nantinya akan menentukan adanya munas baru.
"Sehingga kalau nanti ada keputusan dibawa ke munas, sangat bergantung kepada DPD I yang hadir. Hasil Munas Riau kalau mereka menghendaki Munas tahun ini maka kepanitiannya atau munas tahun depan atau munas tahun kapan pun tergantung hasil rapimnas nanti. Maka kepanitiannya haruslah hasil Munas Riau di mana ada kubu Ancol dan ada kubu Bali," tukas dia.
Menurut dia, Rapimnas ini adalah jalan keluar satu-satunya ketimbang memaksakan diri pada setiap permufakatan sepihak.
"Itu jalan keluar yang paling elegan ketimbang kita memaksakan kepemimpinan munas dengan dasar hasil pemufakatan karena pasti akan ada perdebatan lagi," pungkas dia.
Seperti diketahui, pasca Kemenkum HAM cabut SK kepengurusan Golkar versi munas Ancol, kubu Agung Laksono gencar ingin menggelar munas tahun 2016. Namun wacana ini ditolak mentah-mentah oleh kubu Ical. Ical cs menawarkan agar nasib munas ditentukan oleh DPD I lewat rapimnas yang akan digelar Januari ini.
Baca juga:
JK sebut Ical dan Agung sepakat selesaikan dualisme kepemimpinan
Menkum HAM dorong Golkar dan PPP segera islah
Di Rapimnas Golkar, kubu Ical akan bahas gabung dengan pemerintah
Gelar Rapimnas Golkar, Ical akan undang Agung Laksono
Temui JK, Ical bahas rapimnas dan pertemuan dengan tokoh Golkar
Malam hari, Ical mendadak sambangi rumah dinas Wapres JK
JK akan upayakan segala cara demi persatuan Golkar
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Siapa yang menyesali kericuhan di diskusi Generasi Muda Partai Golkar? Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ilham Permana menyesali atas insiden kericuhan saat diskusi yang mengatasnamakan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) ladi Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.