Kubu Ical sebut Golkar kuasai daerah, pemerintah mau ambil alih itu

"Ada keinginan pemerintah tidak hanya menguasai pusat tapi juga ingin menguasai daerah," kata Tantowi Yahya.

Ketua DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Tantowi Yahya menyebut tudingan dari Bambang Soesatyo atas banding yang dilayangkan Menkum HAM Yasonna Laoly memang patut dikritisi. Lantaran, ia turut mencium ada skenario besar agar Golkar dan PPP tak dapat ikut dalam gelaran Pilkada serentak akhir 2015 nanti.

"Analisa yang sulit untuk disalahkan. Ada desain besar agar kedua partai ini tidak bisa ikut Pilkada," kata Tantowi saat dihubungi merdeka.com, Jumat (21/5).

Dia beralasan, saat ini di daerah banyak yang dikuasai oleh Golkar dan PPP, sehingga ada keinginan besar dari partai pemerintah untuk mengambil alih kekuasaan itu. Oleh sebab itu, ia menegaskan akan berjuang keras agar Golkar dan PPP bisa ikut dalam Pilkada.

"Ada keinginan pemerintah tidak hanya menguasai pusat tapi juga ingin menguasai daerah. Kami akan berjuang untuk ikut (pilkada) karena 25 juta pemilik suara Golkar dan PPP di Pemilu lalu tidak bisa dinafikan oleh Pemerintah," kata dia.

Menurut Tantowi, salah satu cara agar bisa ikut dalam Pilkada, yakni usaha tiada lelah untuk meyakinkan Presiden Joko Widodo agar mau menerima revisi UU Pilkada.

"UU Pilkada itu adalah keniscayaan dalam rangka menyelamatkan agar jangan sampai demokrasi kita tidak mati muda karena daerah-daerah sekarang ini banyak dikuasai oleh Golkar dan PPP," tuturnya.

Seperti diketahui, dualisme yang tak kunjung usai di Golkar dan PPP mengakibatkan kedua partai itu terancam tidak bisa ikut pilkada serentak akhir tahun 2015 nanti. Sebab aturan KPU menyatakan bahwa partai berkonflik harus islah lebih dulu atau ada putusan inkracht dari pengadilan sebelum daftarkan diri ikut pilkada.

Sementara proses hukum yang terjadi di dua partai ini terus berjalan. Ditambah keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang juga politikus PDIP mengajukan banding, sehingga proses inkracht diyakini akan berjalan berlarut-larut.