Kubu Ical sebut SK Menkum HAM akui Golkar versi Agung bisa dipidana
Pasalnya, dalam SK tersebut tidak ada akta notaris sebagai bentuk landasan hukum yang sah.
Ketua DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menuding Surat Keputusan (SK) Menkum HAM terkait pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono telah dipalsukan. Pasalnya, dalam SK tersebut tidak ada akta notaris sebagai bentuk landasan hukum yang sah.
Ketua DPP Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo mengatakan, jika benar SK tersebut tidak memiliki akta notaris, maka hal itu bisa dipidanakan terkait pemalsuan dokumen.
"Harus ada akta notaris. Katanya sedang diproses, kalau gitu maka ada perbuatan pidana di sana yaitu pemalsuan notaris bisa kita pidanakan," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/3).
Menurut anggota Komisi III DPR itu tanpa adanya akta notaris, seharusnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak bisa mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan Agung Laksono.
"Tidak bisa menteri mengesahkan salah satu pihak. Tapi menteri itu nekat, dia harus paham betul bahwa itu harus dicek dulu asli atau palsu," tegasnya.
Bambang menegaskan, dengan adanya temuan tersebut maka, pihak Aburizal Bakrie akan melakukan penyelidikan soal SK Menkum HAM. Menurut Bambang, dengan dikeluarkan SK tersebut, semakin memperkeruh masalah internal Partai. Pasalnya, kubu Ical masih menempuh jalur hukum untuk mengatasi perpecahan partai.
"Kita akan menyelidiki bahwa tekanan siapa yang membuat menteri nekat tandatangan SK tersebut. Saya ingin tegaskan Menkum HAM dan pemerintahan Jokowi-JK, harus bertanggungjawab terhadap keputusan ini yang akan membuat akar rumput kami bergejolak. Pemerintah harus bertanggungjawab manakala basis kami terjadi konflik horizontal," tandasnya.
Baca juga:
Disahkan menkum HAM, Agung minta loyalis tak terpancing kubu Ical
Soal SK sahkan kubu Agung, Menkum HAM diminta Jokowi hati-hati
Kubu Ical: SK Menkum HAM cuma produk administrasi bukan produk hukum
Kuasai fraksi, kubu Agung copot loyalis Ical dari pimpinan komisi
Kubu Ical tuding SK pengesahan kepengurusan Agung Laksono palsu
Ini petikan SK Menkum HAM sahkan Golkar kubu Agung
Bareskrim periksa Nurdin Halid dalam kasus dokumen palsu Munas Ancol
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.