Kubu Rommy sebut PPP Muktamar Jakarta Tak Punya Landasan Hukum, Cuma Caper
Kubu Rommy sebut PPP Muktamar Jakarta Tak Punya Landasan Hukum, Cuma Caper. Arsul Sani menegaskan Mukernas tersebut ilegal karena PPP Muktamar Jakarta tidak memiliki landasan hukum. Dia menilai apa yang dilakukan Humphrey Djemat dan kelompoknya cuma cari perhatian.
PPP Muktamar Jakarta menyatakan mendukung pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Hal tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III pada Kamis dan Jumat, 15-16 November 2018.
Sekretaris Jenderal PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani menegaskan Mukernas tersebut ilegal karena PPP Muktamar Jakarta tidak memiliki landasan hukum. Dia menilai apa yang dilakukan Humphrey Djemat dan kelompoknya cuma cari perhatian.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
"Apa yang kemarin dilakukan sekelompok orang PPP di bawah pimpinan Humphrey Djemat itu tidak ubahnya hanya kumpul-kumpul untuk cari perhatian dari media dan karena membicarakan soal pilpres juga," ujar Arsul dalam keterangan pers, Jumat (16/11).
Arsul mengatakan sudah tidak ada sandaran hukum legal PPP Muktamar Jakarta berdiri. SK Kemenkum HAM mengesahkan PPP dengan struktur Ketum M Romahurmuziy dan Sekjen Arsul Sani. KPU dan Bawaslu juga hanya mengakui pihaknya karena telah terdaftar resmi sebagai peserta pemilu.
Arsul geram dan mengancam akan memidanakan Humphrey dkk. Sebab telah berulang memalsukan dokumen dan pembohong publik mengatasnamakan PPP yang sah.
"Maka kesabaran kami sudah habis. Kami akan ambil tindakan hukum secara pidana," tegasnya.
Niat islah pun, menurut Arsul cuma akal-akalan semata. Kalau memang ada niat baik harusnya datang saja ke kantor DPP PPP. Tak perlu bikin ulah mengklaim bahwa ingin menyelamatkan partai karena hasil survei rendah.
Arsul bilang dalih itu makin menunjukan bahwa Humphrey tidak paham sejarah, karena PPP berkali-kali lolos ke Senayan meski diprediksi sebaliknya.
"Mereka ini kebanyakan adalah mantan caleg gagal di pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya kecil sekali pengaruhnya di struktural maupun lingkungan kultural PPP. Apalagi Humphrey Djemat, nyoblos PPP saja belum pernah karena baru menyatakan diri PPP pasca Pemilu 2014," pungkasnya.
Baca juga:
Gelar Mukernas, PPP versi Muktamar Jakarta dukung Prabowo-Sandi
PPP Muktamar Jakarta Putuskan Dukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019
Pembukaan Mukernas III PPP Muktamar Jakarta
PPP Soal Soetrisno Bachir Harap Ma'ruf Amin Jadi Wapres: Kemenangan Semakin Dekat!
Di Depok, Spanduk Caleg PPP Lukman Hakim Saifuddin Dipasang di Area Pemakaman
PPP Djan Faridz akan Gelar Mukernas, Kubu Romi Ancam Pidanakan