Mantan Jubir KPK Ungkap Tiga Masalah Pelik Partai Politik
Febri tidak menampik, masih banyak partai politik mengesampingkan kapasitas dalam proses kaderisasi dan rekrutmen. Umumnya, beberapa partai politik melakukan kaderisasi berdasarkan faktor kedekatan.
Aktivis anti korupsi, Febri Diansyah menyebutkan ada tiga masalah pelik yang perlu dituntaskan partai politik untuk menekan kasus korupsi. Merujuk data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Januari 2021, total 417 politisi terjerat kasus rasuah.
"Kalau kita kaitkan dengan isu korupsi di sektor politik, ternyata posisi yang paling banyak dijerat dalam kasus korupsi itu selain swasta adalah para politisi anggota DPR dan DPRD, kalau dijumlahkan DPR DPRD, wali kota, bupati, jumlahnya bisa mencapai 417 politisi," katanya dalam launching PKS Muda Institute sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Selanjutnya, dia merinci, masalah pertama yang kerap membebani partai politik adalah pendanaan. Seperti dua sisi mata uang, keterbatasan pendanaan untuk partai politik secara umum menjadi alasan para politisi mencari sumber pendanaan lain dengan cara-cara koruptif.
Namun, jika negara membantu menopang keuangan partai politik, memicu resistensi dari masyarakat lantaran terbentur dengan akuntabilitas. Sederhananya, ucap Febri, masyarakat ragu perilaku korupsi tak terjadi kendati sudah mendapat bantuan negara.
"Ada problem akuntabilitas, keterbatasan akses audit BPK, juga terhadap pendanaan partai politik, jadi ini perlu diselesaikan sebenarnya," jelasnya.
Masalah kedua dan ketiga adalah kaderisasi dan rekrutmen. Mantan Juru Bicara KPK ini berpandangan, kaderisasi dan proses rekrutmen sedianya seusai dengan tahapan tahapan tertentu agar nantinya saat bergantung dalam payung partai politik dapat berkontribusi memecahkan akar masalah di partai.
Namun, Febri tidak menampik, masih banyak partai politik mengesampingkan kapasitas dalam proses kaderisasi dan rekrutmen. Umumnya, beberapa partai politik melakukan kaderisasi berdasarkan faktor kedekatan.
"Ada partai yang kaderisasinya berdasarkan kedekatan tokoh-tokoh tertentu, kedekatan dengan para pemilik modal tertentu, atau penguasaan terhadap sumber daya ekonomi sumber daya uang," ungkapnya.
Jika proses kaderisasi dan rekrutmen bersifat oligarki, Febri meyakini langkah itu memiliki masalah serius khususnya dalam perilaku rasuah.
"Ini tentu akan menjadi masalah dan punya efek domino yang sangat serius terhadap korupsi di sektor politik."
Baca juga:
KPK Panggil Bupati Lampung Utara jadi Saksi Kasus Gratifikasi
Firli Harap Generasi Muda Gelorakan Semangat Antikorupsi
Dalami Kasus Dodi Reza Alex Noerdin, KPK Periksa Tujuh Saksi
Periksa Empat Saksi, KPK Dalami Pengaturan Proyek Adik Mantan Bupati Lampung Utara
KPK Geledah Kantor PUPRPKP Tabanan Bali
KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara Bepergian ke Luar Negeri