Ma'ruf Amin pernah dicurhatin Jokowi soal isu tanah dikuasai konglomerat
Isu penguasaan lahan oleh pihak asing sempat memanas di awal tahun. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan 74 persen tanah negara di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang.
Bakal calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin hadiri pembekalan para calon anggota legislatif Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Mercure Ancol, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Ma’ruf menyampaikan sambutan.
Diantara poin sambutan itu, Ma’ruf Amin sempat menyinggung persoalan tanah di Indonesia yang disebut justru dikuasai oleh konglomerat. Ma’ruf Amin sekaligus Rais Am Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) itu menampik kabar tersebut.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
-
Kenapa Ma'ruf Amin berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan Inpres Jalan Daerah? (Inpres Jalan Daerah) ini komitmen pemerintah mudah-mudahan ini dilanjutkan terus nanti oleh pemerintah yang akan datang. Komitmen ini, sebab ini kan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan yang merata, tidak hanya di pusat-pusat tapi juga di daerah-daerah," ujar dia, dikutip dari Antara.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
"Pak Jokowi pernah bilang sama saya. Saya tidak pernah kasih 1 hektar pun kepada konglomerat. Jadi yang ngasih itu bukan Pak Jokowi, orang yang sebelumnya itu. Saya tidak tahu orang sebelumnya pokoknya sebelum," ujar Ma’ruf seraya disambut riuh tepuk tangan para hadirin, Minggu (2/8).
"Jadi makanya ketika ada orang yang mengatakan banyak tanah tanah dikuasai sekelompok masyarakat itu tidak benar," tandasnya.
Dia melanjutkan, berdasarkan cerita Jokowi saat itu pembagian lahan atau tanah saat ini hanya sisa dari apa yang telah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya.
"Kalau beliau (Jokowi) mengatakan saya justru sisa yang tersisa sebanyak 12.7 juta hektar ini akan saya bagikan kepada koperasi-koperasi," imbuhnya.
Ma’ruf menyampaikan, saat ini Jokowi ingin melakukan kerja ‘tandem’ yakni dengan mengkolaborasikan pengusaha kuat dengan pemilik tanah untuk membangun satu usaha. Hal itu, kata Ma’ruf, dianggap sebagai bentuk arus ekonomi baru.
Langkah itu, kata Ma’ruf, sedianya tidak dibenturkan dengan isu penguasaan pihak asing.
Isu penguasaan lahan oleh pihak asing sempat memanas di awal tahun. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan 74 persen tanah negara di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Dia menyebutkan hal tersebut merupakan data dari laporan Bank Dunia pada tahun 2015.
Ucapan Hanafi langsung dibantah Bank Dunia yang menyebut tidak pernah mengeluarkan data yang dimaksud.
Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan seperti semacam itu. "World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tegasnya di Energy Building, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kebijakan Jokowi sangat bagus untuk menormalisasikan kepemilikan tanah. "Tapi ingat kalau 74 persen tanah itu juga sebagian besar masih dikelola oleh pemerintah," tuturnya.
"Saya tidak mengerti mengapa orang membuat isu politik seperti itu," tambah Rodrigo.
Baca juga:
Bagi tugas dengan Jokowi, Ma'ruf Amin dekati pemilih santri milenial
Relawan dan ormas kepemudaan Islam sepakat dukung Jokowi-Ma'ruf
Pelukan Jokowi-Prabowo diharap buat pendukung berhenti saling hujat
Ma'ruf Amin berharap Jokowi bisa menyelesaikan konflik ideologi
Ma'ruf Amin, Deddy Mizwar dan Moeldoko kumpul di posko pemenangan Cemara
PDIP sebut Jokowi-Ma'ruf bagaikan Soekarno-Hatta