'Masa Istana buat undangan keliru, mau jadi republik keliru'
"Ia sebetulnya mau dianggap persoalan sederhana ya sederhana juga. Kan salah teken sudah dua kali.," sindir Sukamta.
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta menyayangkan kekeliruan surat yang dibuat oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sebab, kesalahan tersebut membuatnya enggan hadir dalam pelantikan Kepala BIN dan Panglima TNI di Istana Negara.
"Ini kan lembaga negara tertinggi. Masak sih (istana) buat undangan keliru. Mau jadi republik keliru. Jadi maaf saya tidak hadir," kata Sukamta saat dihubungi, Rabu (8/7).
Meskipun persoalan ini sederhana, namun menurut Sukamta bisa berdampak fatal. Sebab kesalahan dilakukan oleh lembaga tinggi negara yang harusnya memiliki ketelitian dan berhati-hati.
"Ia sebetulnya mau dianggap persoalan sederhana ya sederhana juga. Kan salah teken sudah dua kali. Sekneg negara kok gini. Mestinya kan zero tolerance untuk salah begini. Lembaga tinggi negara, secara politik tidak boleh," tuturnya.
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini dijadwalkan melantik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Panglima TNI yang baru. Pelantikan bakal dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Undangan acara pun sudah disebar kepada para tamu undangan. Namun, publik ramai mendapati surat undangan pelantikan yang salah menyebut kepanjangan dari BIN. Persoalannya ada di kepanjangan BIN yang sebenarnya Badan Intelijen Negara tapi ditulis Badan Intelijen Nasional.
Baca juga:
Minta maaf, Istana akui salah tulis 'Badan Intelijen Nasional'
Beredar surat Istana salah tulis 'Badan Intelijen Nasional'
Ini pesan Marciano kepada Bang Yos jika jadi KaBIN
Pelantikan Panglima TNI dan KaBIN tunggu jadwal Jokowi longgar
Layakkah Sutiyoso meminta anggaran Rp 10 T untuk BIN?
Ketua DPR: Sebaiknya BIN evaluasi dulu, baru minta Rp 10 triliun
Baru disahkan DPR jadi Kepala BIN, Sutiyoso minta anggaran Rp 10 T
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.