Megawati Sebut Manipulasi Hukum Terjadi soal Polemik MK, Bahlil: Kita Senyum Saja

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengomentari soal polemik di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, manipulasi hukum terjadi kembali karena ada praktik hukum yang mengabaikan kebenaran.

Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), Bahlil Lahadalia memberikan tanggapannya. Menurutnya, pihak Bacapres-Bacawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya tersenyum saja menanggapi pernyataan Megawati.

"Masing-masing menerjemahkan saja. Kalau kita dari kubu Prabowo-Gibran itu senyum saja. Orang mau bicara apa, itu hak mereka. Itu hak mereka semua dan kita tetap senyum."

Kata Bahlil di Jakarta, Minggu (12/11) malam.

@merdeka.com

Koalisi Prabowo-Gibran bakal terus fokus untuk bekerja untuk memenangkan eks Danjen Kopassus dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Kita tetap fokus bekerja untuk kemenangan, tidak untuk masuk pada dialektika hal-hal yang tidak terlalu kami anggap untuk mendorong potensi kemenangan pasangan calon kami," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri angkat suara terkait polemik di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menilai, manipulasi hukum terjadi kembali, karena adanya praktik hukum yang mengabaikan kebenaran.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," kata Megawati, dalam pidato kebangsaan secara virtual, Minggu (12/11).

Dia pun mengaku sangat prihatin atas apa yang telah terjadi di MK akhir-akhir ini. Namun, adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi titik terang dalam menghadapi rekayasa hukum.

"Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat sangat prihatin, dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi," kata Megawati.

"Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya," sambung Megawati.

Lebih lanjut, Presiden ke-5 RI itu meminta agar dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak ada rekayasa hukum. Seharusnya, kata Mega, Pemilu jadi ajang menjadi pemimpin terbaik.

"Kita jadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi, agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi," tegas dia.

"Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," kata Ketua Umum PDIP Megawati.