Mencegah Indonesia Dikuasai oleh Genderuwo Ekonomi dan Politik

Belakangan ini, istilah genderuwo mendadak viral setelah dicetuskan Presiden Jokowi untuk menyebut politikus yang kerjanya hanya menakut-nakuti masyarakat, pandai memengaruhi dan tidak menggunakan etika maupun sopan santun politik. Sejatinya, genderuwo ini mitologi Jawa yang tidak kelihatan tetapi menakutkan.

2018-11-18 16:08:00

Belakangan ini, istilah genderuwo mendadak viral setelah dicetuskan Presiden Jokowi untuk menyebut politikus yang kerjanya hanya menakut-nakuti masyarakat, pandai memengaruhi dan tidak menggunakan etika maupun sopan santun politik. Sejatinya, genderuwo ini mitologi Jawa yang tidak kelihatan tetapi menakutkan.

Tidak hanya di tataran politik, ilustrasi genderuwo ini juga mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dalam artian, genderuwo ini adalah mafia-mafia ekonomi yang menyatu dengan penguasa, tidak terlihat namun membuat rugi negara. Sebut saja mafia di sektor pertambangan migas, anggaran negara (APBN/APBD), sektor pangan hingga penegakan hukum.

Pakar Ekonomi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, sebetulnya pemerintah bisa saja terlepas dari politik atau genderuwo ekonomi tersebut, jika bersikap transparan dan jujur kepada publik.

"Kalau birokrasinya dibikin efisien, transparan dan profesional. Dengan birokrasi yang baik maka keterbukaan informasi itu akan bisa meminimalisasi kelompok kepentingan pribadi (vested interests) itu, karena masyarakat memiliki akses yang sama," kata Farouk melalui keterangan pers di Jakarta, Minggu (18/11).

Menurut Farouk yang banyak menghabiskan karir keuangan Islamnya di Kantor Pusat Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah, timbulnya isu genderuwo ekonomi meski rezim terus berganti karena ada persoalan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia. Jika tidak ada perubahan paradigma baru dalam sistem pembangunan nasional, maka para pemburu rente ini akan tetap tumbuh subur bak jamur di musim hujan.

Celakanya, cengkeraman kelompok-kelompok kepentingan pribadi ini terhadap akses ekonomi hanya melahirkan kesenjangan sosial yang semakin dalam. Berdasarkan studi Credit Suisse (2016) Indonesia adalah negara terburuk ke empat dalam hal ketimpangan ekonomi. Lembaga internasional OXFAM juga memperingatkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat darurat. Dalam laporannya, OXFAM (2016) menyebutkan total harta empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar US$ 25 miliar setara dengan gabungan kekayaan sekitar 100 juta orang atau 40% dari total penghasilan masyarakat terbawah (the bottom 40 percent).

Menurut laporan yang sama, pada 2016, 1% orang terkaya ini memiliki 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan populasi di Tanah Air. Hebatnya, hanya dalam sehari saja seorang konglomerat terkaya bisa mendapatkan bunga deposito 1.000 kali lebih besar dari pengeluaran 10% penduduk miskin Indonesia untuk setahun. Bahkan, jumlah uang yang diperolehnya setiap tahun dari kekayaan itu cukup untuk mengentaskan lebih dari 20 juta warga keluar dari jurang kemiskinan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018, angka kemiskinan Indonesia adalah 9,82% dari populasi atau sebanyak 25,95 juta orang. Angka itu menurun jika dibanding September 2017, yaitu 26,58 juta orang (10,12%). Untuk bulan Maret 2018, angka rata-rata garis kemiskinan adalah Rp. 401.220 per kapita per bulan, lebih tinggi dibanding pada 2017, yang pada semester pertama (Maret) berjumlah Rp 361.496 dan Rp 370.910 pada semester kedua 2017.

Tapi jika menggunakan indikator Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan, yaitu pendapatan sebesar US$ 2 per hari per orang, maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni diperkirakan mencapai 47% atau 120 juta jiwa dari total populasi.

Menurut Farouk, batasan garis kemiskinan Rp 400 ribuan ini terlalu rendah, karena orang kota dengan penghasilan Rp 500 ribuan sudah dianggap tidak miskin, yang bahkan belum tentu cukup untuk kebutuhan dasar. Padahal kebutuhan manusia itu bukan makan saja tapi juga pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, juga rekreasi dan hiburan.

"Jadi siapapun presidennya nanti, akan menghadapi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan ini. Masalah ini bisa diatasi jika ada keadilan ekonomi yang merata. Dengan keadilan ekonomi, maka negara akan lebih kuat tidak mudah terdampak isu ekonomi global," kata Farouk yang juga Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini.

Calon Anggota DPR Dapil DKI Jakarta 2 dari PKS ini menilai, perekonomian nasional sangat rentan terhadap isu global sehingga nilai tukar rupiah semakin terpuruk. Pasalnya, sekitar 60% pelaku di pasar modal (pasar saham) merupakan investor asing yang sangat sensitif terhadap kebijakan The Fed, atau Federal Reserve Bank (Bank Sentral Amerika Serikat) misalnya, juga efek perang dagang antara AS dengan Tiongkok. Tak cuma itu, krisis keuangan yang terjadi di sejumlah negara, Indonesia juga kena imbasnya.

Itu sebabnya pemerintahan ke depan harus mampu melakukan reformasi birokrasi agar apa yang di sebut genderuwo di ruang politik kekuasaan, ekonomi dan penegakan hukum tidak lagi menakutkan bagi bangsa Indonesia.

Maklum, pertumbuhan yang selalu digadang-gadang nyatanya hanya dinikmati tidak lebih dari 20% penduduk negeri ini. "Artinya, mayoritas penduk yang 80% masuk menghadapi kesulitan dalam hidupnya," tukas Farouk yang merupakan Kepala Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP PKS ini.

Baca juga:
Dianggap Sukses Tekan Kemiskinan, 15 Negara Belajar PKH ke Indonesia
Tata Kawasan Kumuh, Pemkot Solo Andalkan Bantuan Pusat
Ironis, Indonesia Negara Maritim dan Tanah Subur Tapi Nelayan & Petaninya Miskin
Kenaikan Harga Beras Jadi Pemicu Kemiskinan
Nestapa bocah di Cianjur, 7 tahun dikurung dalam ruangan hingga kurus kering
Bank Dunia Tepis Pernyataan Prabowo Soal 99 Persen Rakyat RI Hidup Pas-pasan

(mdk/bal)