7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024. Rumah Pilar Kemajuan meminta agar semua pihak menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Direktur Eksekutif Rumah Pilar Kemajuan, Robbi Syahrir mengajak semua pihak menjaga stabilitas negara.
"Saya berharap semua pihak mau bersama-sama menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan nasional, agar pada Pemilu kali ini tidak terjadi pembelahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia seperti yang terjadi di 2019,” ujar Robbi, Rabu (7/2).
Rabbi memuji kinerja Polri yang mengaktifkan Operasi Nusantara Cooling System (NCS) menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
NCS tersebut bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA. Baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun di ruang siber. Dengan mengutamakan preemtif dan preventif.
"Saya senang Polri memiliki kepekaan untuk mengantisipasi perpecahan dan konflik di tengah masyarakat" lanjut Rabbi.
Rabbi mengatakan, selain sebagai negara demokrasi, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum; keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex).
Untuk menjamin keselamatan rakyat, potensi konflik-konflik yang ada harus dihindari dan dicegah oleh semua.
Rabbi menambahkan, apa yang terjadi akhir-akhir ini, menuju satu minggu Pemilu 2024 harus disterilkan.
Termasuk gerakan atau suara-suara dari kampus akhir-akhir ini oleh para Dosen, menurut Rabbi, kurang bijak.
Sebab, ujar Rabbi, semua menginginkan Pemilu yang bersih dan damai.
Namun tidak membangun opini atau narasi yang justru bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang menjadikan gerakan tersebut sebagai alat, bahasa, pesan atau narasi provokasi yang bisa memecah masyarakat dan memperkeruh suasana.
"Kami menilai bahwa apa yang dilakukan dan dinarasikan oleh para civitas akademika dari berbagai kampus melalui konferensi pers akhir-akhir ini berpotensi memicu konflik horizontal dan memperkeruh suasan menjelang Pemilu serta telah mencederai khidmat berdemokrasi,” kata Rabbi.
Rabbi menilai, sebagai akademisi mereka harusnya menjadi teladan.
Jadi jika ada pelanggaran terhadap penyalahgunaan kekuasaan sebaiknya melalui jalur-jalur yang konstitusional.
“Saya juga menghimbau agar Polri yang selama ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional agar mengawal ini lebih ketat.
Dia mengajak, semua pihak bijak dalam menanggapi isu-isu yang beredar di tengah masyarakat.
“Mari kita proses demokrasi agar berjalan dengan lancar, aman dan tertib,” tutup Rabbi.
