Mendagri Sudah Siapkan DIM Revisi UU Pemilu
Tjahjo mengatakan, UU Pemilu memang harus direvisi. Pasalnya saat ini masih banyak pasal yang belum sesuai atau bahkan tidak berjalan efektif.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta DPR untuk segera merevisi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dia mengaku sudah menyiapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk revisi UU tersebut.
"Sudah siap (DIM), versi Kemendagri," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap. Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
Dia mengatakan, UU Pemilu memang harus direvisi. Pasalnya saat ini masih banyak pasal yang belum sesuai atau bahkan tidak berjalan efektif.
"Salah satunya, penetapan jadwal kampanye yang sampai delapan bulan. Itukan dari pada Undang-Undang. Padahal semua anggota dewan semua partai politik, sebulan cukup kok kenapa kok harus delapan bulan," ungkapnya.
Melalui revisi ini, politikus PDIP itu ingin memisahkan antara Pilpres dan Pileg. Pasalnya di Pemilu 2019 hanya Pilpres yang diperhatikan masyarakat.
Terkait dengan evaluasi Pemilu 2019, Tjahjo memberi beberapa catatan. Dia berharap ke depannya dalam pemilu menggunaan e-rekap san e-voting.
"Mengenai e-voting dan e-rekap supaya lebih cepat gitu arus manual juga masuk. Yang ketiga mengenai KPPS. Juga perlu dengar detil. Keempat, kemarin itu ada yang besok sudah mulai kampanye hari ini, anggota KPU-nya diganti," tutupnya.
Baca juga:
Evaluasi Pemilu 2019, Mendagri Usul UU Pemilu Direvisi
Airlangga: Golkar akan Dorong Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
KPU Ingin DPR Revisi UU Pemilu, Salah Satunya Terkait Keserentakan
Rachmawati Gugat Pasal 3 Ayat 7 PKPU Tentang Penetapan Presiden Terpilih ke MA
Terlalu Banyak Pasal, UU Pemilu Dinilai Seperti Keranjang Sampah
Banyak Petugas Meninggal, Politisi PDIP Singgung MK Kabulkan Uji Materi UU Pemilu
Evaluasi Pemilu, Ketua DPR Dorong Fraksi Pisahkan Pilpres dan Pileg