Menko Polhukam sebut Golkar tak bisa ikut pilkada jika masih konflik

Menko Polhukam harap Golkar dan PPP islah untuk menghindari konflik daerah saat pilkada nanti.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengingatkan kepada Golkar dan PPP untuk segera mengakhiri dualisme. Lantaran, jika kedua partai belum juga berdamai, maka berpotensi besar mendapatkan sanksi dilarang mengikuti pilkada serentak yang tahapan pertamanya alan dimulai pada tanggal 26 Juli 2015.

Lebih dari itu, jika kedua partai tak mampu menyelesaikan dualisme dalam waktu dekat, kedua partai akan mendapatkan kerugian lain, yakni memicu keributan bagi para kader. Bahkan, menyebabkan pilkada serentak menjadi rawan konflik.

"Jika tidak diselesaikan akan memicu konflik di bawah. Harus diselesaikan," kata Tedjo usai mengikuti rapat koordinasi pilkada serentak di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5).

Tedjo pun memberi saran penyelesaian yang terbaik untuk mengakhiri dualisme di kedua partai tersebut yakni melakukan islah.

"Semangatnya adalah islah. Hanya itu saja yang bisa menyelesaikan. Aturannya demikian, tidak bisa mengikuti pilkada apabila masih terjadi perselisihan internal," katanya.

Seperti diketahui, dualisme kepengurusan antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono belum menemukan titik terang. Keduanya masih menjalani proses hukum di PN Jakarta Utara dan PTUN untuk menyelesaikan kisruh ini.

Begitu juga dengan dualisme PPP antara Romahurmuziy dan Djan Faridz. Keduanya masih menempuh jalur hukum, meski di PTUN kubu Djan Faridz dinyatakan menang.