Menko Polhukam: Perlu Hati-hati Menangani Konflik Laut China Selatan
"Perlu kehati-hatian dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yang berkembang," kata Menko Polhukam
Jika salah perhitungan bisa menyebabkan konflik yang merugikan bersama
Menko Polhukam: Perlu Hati-hati Menangani Konflik Laut China Selatan
Menko Polhukam Hadi Thahjanto meminta permasalahan Laut China Selatan (LCS) disikapi dengan hati-hati. Menurutnya, jika salah perhitungan bisa menyebabkan konflik yang merugikan bersama.
"Kita dapat melihat permasalahan di LCS melibatkan banyak pihak. Perlu kehati-hatian dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yang berkembang. Salah perhitungan akan membawa pada situasi konflik yang akan merugikan bersama," kata Hadi dalam diskusi 'menjaga kedaulatan dan mencari kawan di Laut China Selatan' yang disiarkan secara daring, Selasa (19/3).
Menurutnya, China merupakan mitra komprehensif strategis bagi Indonesia dan Asean, serta memiliki peran sentral dalam perdamaian dan stabilitas kawasan.
"Dan penting untuk terus kita engage di semua lini, baik melalui dialog dan kerjasama praktis di Laut China Selatan" imbuhnya.
Hadi menjelaskan, dalam kerangka Asean, dialog dan kerja sama diwujudkan melalui upaya penyusunan dokumen Code of Conduct on South China Sea (COC) antara Asean dan RRT.
"COC ditujukan untuk mengelola tata perilaku negara di LCS guna menghindarkan terjadinya insiden dan sekaligus mengelola insiden, apabila terjadi," ujar Hadi.
Hadi mengatakan, proses perundingan COC melalui forum Asean-China Joint Working Group on COC sempat berjalan lambat. Namun, atas inisiatif dan dorongan Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023 lalu, Asean dan China berhasil menyepakati percepatan perundingan COC.
"Kita menargetkan COC dapat difinalisasi dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu pada tahun 2025. Kita semua berharap COC dapat menjadi sebuah dokumen yang efektif, substantif, dan actionable untuk menghindari eskalasi dan sekaligus meningkatkan mutual trust dan mutual confidence di antara negara-negara yang berkepentingan di LCS," katanya.
Terkait pengamanan laut Natuna, Hadi mengatakan pemerintah juga telah melakukan penguatan. Hal yang dilakukan adalah memperkuat alutsista TNI.
"Dalam merespons permasalahan LCS di bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah telah mendorong program Major Project dalam upaya penguatan keamanan Laut Natuna melalui kecukupan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Terintegrasi TNI, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024," ucapnya.
