Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024
Hadi mengatakan pihaknya selalu memberikan perhatian terhadap jalannya sidang sengketa PHPU di MK.
Hadi mengatakan pihaknya selalu memberikan perhatian terhadap jalannya sidang sengketa PHPU di MK.
Dia mengatakan pihaknya selalu memberikan perhatian terhadap jalannya sidang sengketa PHPU di MK. Dia pun berharap proses sidang yang saat ini masih berjalan itu bakal lancar hingga selesai.
"Kita tetap menjaga keamanan, kemudian kita punya rencana-rencana aksi supaya semuanya bisa aman, damai, dan terlindungi semuanya," kata Hadi di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta dilansir Antara, Kamis (18/4).
Menurutnya adanya aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Gedung MK merupakan hal yang wajar karena setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat.
Menurutnya pemerintah pun mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat.
"Namun sidang ini kan harus kita amankan terus berjalan, itu saya kira normal ya," kata mantan Panglima TNI itu.
Sebelumnya, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 digelar pada tanggal 22 April 2024 dan jadwal itu tidak ada kemungkinan untuk dipercepat.
Berdasarkan Pasal 50 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023, PHPU Pilpres diputus MK dalam tenggat waktu paling lama 14 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). Adapun Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terkait PHPU Pilpres 2024 telah berlangsung sejak Selasa (16/4).
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa ekosistem independensi lembaga tersebut tetap terjaga ketika menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Hadi bertekad menjaga situasi kondusif tanpa gangguan apapun hingga pelaksanaan Pemilu 2024 tuntas.
Baca SelengkapnyaHadi merasa situasi keamanan sekarang berjalan aman dan damai.
Baca SelengkapnyaKPU paling lambat menyelesaikan rekapitulasi 35 hari setelah pemungutan suara dimulai.
Baca SelengkapnyaKemenko Polhukam berencana berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengurai persoalan itu.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Thahjanto sudah mendeteksi potensi gerakan massa yang tidak puas karena hasil pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir mengatakan imbauan pengeras suara agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat
Baca SelengkapnyaMahfud mengundurkan diri secara resmi dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Baca Selengkapnya