MKD tunggu laporan kasus politisi PDIP ancam perwira polisi
Sejauh ini belum ada laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Herman Hery.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat mengaku belum tahu terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Herman Hery. Herman diduga melayangkan ancaman ke Perwira Dit Resnarkoba Polda NTT AKBP Albert Neno karena menutup usaha minuman kerasnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Saya belum tahu, belum dengar, gak bisa berkomentar," kata Surahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/12).
Menurut Politikus PKS ini, MKD bisa memproses perkara tanpa aduan. Namun masyarakat yang merasa Herman melanggar etika harus terlebih dahulu mengadu pada media massa. Sebab MKD baru bisa memprosesnya ketika kasus tersebut ramai ditanggapi publik.
Akan tetapi, Surahman menjelaskan, hingga saat ini belum ada pengaduan yang masuk ke MKD terkait hal itu. "Belum, belum ada berkas yang masuk," tuturnya.
Sedangkan terkait sanksi yang akan dijatuhkan pada Herman, Surahman tak mau tergesa. Menurutnya harus dibahas dulu dalam rapat MKD dengan mendalami masalah.
"Kalau bicara sanksi kan pastikan dulu ada pelanggarannya. Kalau ada kategori pelanggaran apa. Baru sesuai kategori sanksi di situ," pungkasnya.
Baca juga:
Politikus PDIP vs perwira polisi soal Miras, siapa benar?
Jejak Herman Hery, dari kasus korupsi hingga ancam polisi
Anak buah diancam politisi PDIP, Kapolri sebut jangan takut!
Diduga ancam polisi karena razia miras, Herman bisa diproses MKD
Herman Hery bantah memaki, AKBP Albert tetap bawa ke proses hukum
Klarifikasi ancaman, MKD akan panggil Herman Hery usai reses
Albert dimaki & diancam Herman Hery via telepon, sang istri menangis
-
Bagaimana polisi tersebut disekap? Saat aksi percobaan pembunuhan itu dilakukan, korban memberontak sehingga pisau badik yang dipegang pelaku N mengenai jari korban dan mengeluarkan darah. "Selanjutnya tersangka N melakban kedua kaki agar korban tidak berontak.
-
Kenapa PDIP berencana membawa kasus kecurangan ke Mahkamah Konstitusi? PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Di mana polisi tersebut disekap? Kasat Reskrim Polrestro Tangerang, Kompol Rio Mikael Tobing, menjelaskan percobaan pembunuhan terhadap korban anggota Polri terjadi di Jalan Tol Tanah Tinggi, Batu Ceper, Kota Tangerang, terjadi pada Rabu (18/10) silam.