Moeldoko jamin TNI-Polri netral saat Pilkada Serentak
Menurut Moeldoko, netralitas seluruh anggota dari kedua lembaga negara itu tidak perlu diragukan.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menjamin bahwa TNI-Polri tetap netral saat Pilkada Serentak 2018. Menurut Moeldoko, netralitas seluruh anggota dari kedua lembaga negara itu tidak perlu diragukan.
"Sampai dengan saat ini, netralitas TNI-Polri masih tetep enggak ada perubahan," kata Moeldoko di gedung Bina Graha, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/6).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
Moeldoko juga membantah tuduhan yang menyebut bahwa pemerintah berada di balik isu ketidaknetralan TNI-Polri. Ia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah khususnya Presiden yang mempengaruhi netralitas TNI-Polri dalam Pilkada.
"Tidak sama sekali. Jadi tolong ini menjadi pemahaman kita bersama, kita yakini bersama. Saya bisa berikan jaminan bahwa netralitas TNI-Polri itu masih, dan tidak ada kebijakan apapun dari Presiden," tegas mantan Panglima TNI itu.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada oknum aparat penegak hukum memperlihatkan tidak netral benar adanya. Dirinya juga siap ditangkap atas pernyatannya tersebut.
"Kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan ucapan saya dan ingin menciduk saya, silakan," kata SBY.
Dia mengaku menyampaikan hal tersebut lantaran tidak ingin nama baik lembaga pemerintah termasuk BIN, POLRI, dan TNI tercemar akibat ulah oknum. Sehingga ia meminta semua pihak tidak keliru dengan pernyataannya tersebut.
"Mungkin kalau rakyat tidak mungkin menyampaikan yang menurut mereka kasar, terang-terangan. Jadi biar saya," ucap SBY
SBY mengungkapkan ada kecurangan mulai Pilkada 2016 dan 2018 ini. Saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta, ia meyakini putra sulungnya kalah karena ada kecurangan yang melibatkan ketidaknetralan aparat.
"Pilkada Jakarta baru sekarang ini saya bicara. Meskipun kami ikhlas menerima kekalahan tapi saya sampaikan agar BIN, Polri, dan TNI netral, karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ungkap Presiden RI keenam ini.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kemendagri optimis Pilkada serentak 2018 berjalan aman
Cegah politik uang, Satgas Money Politic diperkuat
KPU akui sulit tertibkan kampanye di medsos saat masa tenang
Bawaslu ancam sanksi pidana bagi pemberi atau penerima suap
Polri soal ucapan SBY aparat tidak netral: Bisa dibuktikan atau tidak?