Moeldoko: Netralitas TNI dalam Pilkada & Pemilu tergantung pada pemimpinnya
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan netralitas prajurit dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu sangat penting. Netralitas akan tetap terjaga tergantung dari atasan atau pemimpinnya.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan netralitas prajurit dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu sangat penting. Netralitas akan tetap terjaga tergantung dari atasan atau pemimpinnya.
Dia menegaskan di dalam aturan, netralitas telah diatur dengan terang dan jelas. Hal ini diungkapkan Moeldoko saat menjadi pembicara kunci dalam seminar P8 bertema "Netralitas Aparat dalam Pilkada dan Pemilu" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/7).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa yang menjadi fokus utama Pemilu 2019? Pemilu 2019 ini menjadi salah satu pemilu tersukses dalam sejarah Indonesia.Pemilu ini memiliki tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pemilu.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
"Netralitas TNI itu tergantung pada pemimpinnya. Di situlah kalau pemimpinnya tidak netral maka kasihan juga bawahannya jadi bingung. Untuk itulah perlu dijaga niat baiknya para pemimpin itu untuk membawa prajuritnya agar tetap pada posisi yang pas dan netral," jelasnya.
Dia juga mempertanyakan sumber munculnya isu soal tidak netralnya TNI maupun Polri dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pekan lalu. Dia mengatakan jangan sampai ada pihak yang menuduh karena para prajurit akan terkena dampaknya. Padahal mereka punya tugas berat di lapangan.
"Isu itu sebenarnya dari mana sih? Dari dalam atau luar? Menurut saya, harus dibedakan antara mengingatkan atau menuduh. Jadi kalau mengingatkan boleh siapa pun. Tapi kalau menuduh, buru-buru menyebut aparat tidak netral ya kasihan aparat di lapangan yang sudah punya niat baik untuk menjalankan tugasnya dengan aturan-aturan yang sangat ketat," tegasnya.
Masyarakat, lanjutnya, perlu melihat kembali sejarah TNI saat ini setelah reformasi dan sebelum reformasi. Ini perlu untuk melihat netralitas aparat di lapangan.
"Jadi kalau itu dilihat pada posisi mana TNI-Polri tidak netral maka itu membawa keyakinan pada masyarakat luas bahwa secara sejarah posisi TNI ini sudah menghadapi perkembangan yang luar biasa. Ini harus menjadi fakta sejarah bahwa peran-peran itu sudah dijalankan dengan baik," tandasnya.
Baca juga:
Moeldoko bantah mundur dari Hanura demi jadi cawapres Jokowi
Golkar dan PKB sepakat buat tim kerja hadapi Pemilu 2019
Hari ini, Zulkifli Hasan bertemu Anies Baswedan bahas reklamasi dan Pilpres
Demokrat klaim JK tak tolak duet dengan AHY, tapi punya rencana lain
Sejumlah kiai dorong Cak Imin jadi Cawapres siapa saja termasuk lawan Jokowi
Relawan Amin deklarasikan dukungan Anies-Muhaimin maju Pilpres 2019