MPR Bahas Penambahan Kursi Pimpinan Malam Ini
Saleh mengatakan, respon fraksi terhadap wacana 10 pimpinan beragam. Ada yang mendukung wacana tersebut ada pula yang masih memperdalam argumentasi penambahan pimpinan.
MPR akan melanjutkan pembahasan terkait wacana penambahan pimpinan MPR menjadi 10. Rapat dilakukan oleh tim sinkronisasi yang berasal dari pimpinan fraksi di MPR pada 21-22 Agustus. Rapat itu dilakukan malam hari ini.
"Tim sinkronisasi berasal dari pimpinan-pimpinan fraksi di MPR. Yang akan dirapatkan adalah hasil dari tindak lanjut rapat lalu. Jadi ini empat hari berturut-turut ya, nanti akan lanjut lagi tanggal 21-22 Agustus," kata anggota Majelis dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Rabu (21/8).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan MK membacakan putusan sengketa Pilpres 2024? MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April.
-
Siapa yang memberikan komentar mengenai putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Kuasa Hukum Pasangan AMIN Bambang Widjojanto (BW) mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
Sebelumnya, Badan Pengkajian MPR sudah membahas tata tertib dan rekomendasi MPR periode 2014-2019. Isinya berkaitan dengan perubahan tatib pimpinan MPR dan tujuh isu amandemen UUD 1945. Isu amandemen tersebut berkaitan dengan penataan kelembagaan MPR, DPD dan penataan kelembagaan sistem presidensial.
Hasil pembahasan tersebut bakal dibawa dalam rapat gabungan MPR pada 28 Agustus. Kemudian dibawa ke sidang paripurna akhir masa jabatan MPR.
Saleh mengatakan, respon fraksi terhadap wacana 10 pimpinan beragam. Ada yang mendukung wacana tersebut ada pula yang masih memperdalam argumentasi penambahan pimpinan.
"Rapat kemarin kan bukan untuk memutuskan terima atau tidak terima. Itu akan dikembalikan lagi kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai masing-masing untuk diputuskan. Karena itu kan sangat strategis," jelasnya.
Secara terpisah, anggota Fraksi MPR dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menjelaskan, rapat pleno Badan Pengkajian dilakukan pada 19-20 Agustus 2019 di Bali. Sedangkan, rapat tim sinkronisasi dilakukan di Surabaya pada 21-22 Agustus 2019.
"Acara Pleno Badan Pengkajian di Denpasar 19-20 Agustus. Rapat Timmus/Tim Sinkronisasi di Surabaya 21-22 Agustus," kata dia saat dikonfirmasi.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini
Baca juga:
NasDem Soal Wacana 10 Pimpinan MPR: Belum Ada Kesepakatan di Koalisi Jokowi
Fahri Hamzah soal Wacana 10 Pimpinan MPR: Tidak Ada Fungsinya
Pro Kontra Penambahan Kursi Pimpinan MPR Jadi 10
Soal Kebutuhan Anggaran Penambahan Pimpinan MPR, Menkeu Tunggu Putusan Final
PPP Sebut Koalisi Jokowi Terbuka Soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR
PAN Usul Pimpinan MPR 10 Orang, Surya Paloh Bilang 'Kenapa Tidak 50?'
Cak Imin Tetap Ingin Jadi Ketua MPR, Tapi Utamakan Kebersamaan Koalisi