Pimpinan MPR RI Kunjungi Ketum PAN, Bahas Amandemen UUD 1945?

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyambangi Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Selatan. Kedatangannya ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Hari ini adalah kunjungan yang kesekian kalinya, kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh ketua dan pimpinan MPR yang lain, setelah terakhir kali kita bertemu Presiden Jokowi di istana dalam agenda yang sama yaitu silaturahmi kebangsaan," kata Bamsoet di lokasi, Rabu (3/7).

Dalam diskusi tersebut, Bamsoet menyebut, sempat menyinggung demokrasi saat ini yang disebutnya mahal sekali. Hal itulah kemudian yang menjadi perhatian.

"Tapi bukan berarti kita mengubah Pilpres menjadi kembali ke MPR, itu pandangan dari Pak Zul. Kita harus memikirkan bagaimana melakukan perubahan harus gradual, bertahap, untuk mengembalikan sistem demokrasi kita dan jati diri bangsa kita, dan juga tidak mahal seperti yang kita terjebak. Sekarang terjebak dalam demokrasi angka-angka, ini yang kita bicarakan kepada Pak Zul," sebutnya.

"Aspirasi yang ketiga, desakan untuk melakukan perubahan secara menyeluruh menuju kesempurnaan daripada undang2 dasar tersebut. Aspirasi yang keempat kembali ke Undang-Undang Dasar hasil dekrip presiden Juli 1959 dan yang terakhir yang kelima, desakan atau aspirasi kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli 18 Agustus 1945," paparnya.

"Nah dari persoalan-persoalan itu tadi kita sampaikan kepada Pak Zul, Pak Zul berpandangan bahwa Indonesia butuh pokok-pokok haluan negara," tambahnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI ke-15 Zulkifli Hasan menekankan, Pemilihan Presiden (Pilpres) tetap harus langsung dipilih oleh rakyat dan bukan MPR RI.

"Jadi kalau saya, pemilihan harus langsung rakyat, tidak boleh diubah-ubah, karena itu hasil reformasi ya, tidak, langsung, dan minimal kalau ada perubahan harus dilakukan secara hati-hati dan kita kaji secara bertahap, begitu," pungkas Ketua Umum PAN.