NasDem akan komunikasi dengan fraksi lain soal kelanjutan angket KPK
Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate mengatakan, pihaknya akan menanyakan materi angket KPK kepada anggota yang duduk di Komisi III DPR. Johnny menyebut NasDem akan berkomunikasi dengan fraksi partai baik yang setuju dan menolak setelah mengantongi penjelasan terkait latar belakang angket KPK.
Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate mengatakan, pihaknya akan menanyakan materi angket KPK kepada anggota yang duduk di Komisi III DPR. Johnny menyebut NasDem akan berkomunikasi dengan fraksi partai baik yang setuju dan menolak setelah mengantongi penjelasan terkait latar belakang angket KPK.
"Kalau saya dari Fraksi NasDem, ini kan hak anggota ya. Saya akan minta pandangan dari pengusul, akan minta pendapat dari anggota fraksi NasDem di komisi III melalui kapoksinya, setelah itu dapat alasannya menjadi jelas, bicarakan lintas fraksi, tanya sama fraksi-fraksi yang menolak ataupun yg menyetujui," kata Johnny di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).
Fraksi NasDem juga akan memverifikasi dan menganalisis 7 poin materi angket yang diusulkan Komisi III DPR. Jika materi angket tidak bertujuan untuk perbaikan lembaga KPK, NasDem akan menolak.
"Kita lihat sikap dan data-data yang disampaikan ada 7 butir masalahnya dan ada 3 kategori kira-kira begitu. Kita akan lihat betul enggak itu, betul enggak. Kalau betul ada rekomendasi yang perlu diperbaiki enggak di KPK. Kalau itu salah ya kami tolak," jelasnya.
"Jadi jangan seolah-olah ini didramatisasi melemahkan KPK, enggak itu. KPK enggak boleh dilemahkan. Ini tindakan koreksi sebagai rekomendasinya sampaikan, ini perlu dikoreksi, itu saja," tandasnya.
Untuk diketahui, perwakilan pengusul yang membacakan materi angket KPK yakni anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi. Dalam paparannya, Taufiq menyebut alasan digulirkannya angket karena KPK tidak menjalankan tugas, pokok dan fungsi sesuai peraturan.
"Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPK, DPR (dalam hal ini Komisi III DPR RI) mendapatkan masukan dan informasi tentang tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi KPK tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik," kata Taufiq di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).
Rapat paripurna DPR dengan agenda pembacaan usulan angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam diwarnai aksi walk out. Mereka yang menolak angket adalah Fraksi Partai Gerindra, PKS, PKB dan Demokrat.
Baca juga:
PKB tuding Fahri rampas hak anggota DPR sebab buru-buru ketok angket
PPP bakal kirim surat protes persetujuan angket KPK ke pimpinan DPR
Fahri Hamzah: KPK tak perlu perlu jadi lembaga politik
PKS: Fahri Hamzah tidak mempresentasikan sikap DPP dan fraksi
Tolak buka BAP Miryam, KPK pertanyakan keabsahan angket DPR
Fahri Hamzah klaim jumlah pengusul angket KPK sudah sesuai syarat
Masinton nilai partai penolak angket munafik, ini kata Gerindra
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).