NasDem Sebut Reshuffle Kabinet Jangan 'Otak Atik Gathuk'
NasDem menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. Jokowi diharapkan mengambil keputusan terbaik sesuai kebutuhan untuk membantu tugas kenegaraan dan pemerintahan.
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, berharap Presiden Joko Widodo tidak asal melakukan reshuffle kabinet hanya untuk kepentingan akomodatif. Menurut Willy, perombakan kabinet harus dilakukan untuk porsi yang tepat.
"Itu prerogatif Presiden, cuma kemudian tentu di dalam proses menjadikan seseorang menteri bukan persoalan otak atik gatuk atau persoalan akomodatif. Tentu harus kita lihat bagaimana keputusan Presiden dalam hal itu benar-benar porsinya tepat," ujar Willy di DPR RI, Selasa (9/11).
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
Prinsipnya, NasDem menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. Jokowi diharapkan mengambil keputusan terbaik sesuai kebutuhan untuk membantu tugas kenegaraan dan pemerintahan.
Hanya saja, Willy mengingatkan, harus mengedepankan prinsip efektivitas dan profesionalitas dalam memilih menteri-menterinya.
"Tapi bukan dalam prinsip akomodatif. Kita harus mengedepankan prinsip efektivitas, profesionalitas, itu harus menjadi prinsip-prinsip yang terdepan," ujarnya.
Willy mengaku belum tahu kapan akan dilakukan perombakan kabinet. Saat pertemuan para ketua umum, Willy bilang memang diakui ada kebutuhan untuk reshuffle.
"Belum, itu ya kemarin diskusi sama beberapa, ketua umum, ya tentang kebutuhan itu ada iya tapi pastinya kapan belum ada, gitu," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.
(mdk/lia)