NasDem tak tahu kenapa PAN absen saat diundang Jokowi
NasDem tak tahu kenapa PAN absen saat diundang Jokowi. Presiden Joko Widodo mengundang para pimpinan partai politik pendukung pemerintah ke Istana Negara pada Senin (24/7). Dalam pertemuan itu, enam fraksi hadir, kecuali perwakilan PAN.
Presiden Joko Widodo mengundang para pimpinan partai politik pendukung pemerintah ke Istana Negara pada Senin (24/7). Dalam pertemuan itu, enam fraksi hadir, kecuali perwakilan PAN.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate enggan berkomentar soal ketidakhadiran PAN. Jhonny menyebut undangan pertemuan itu disampaikan mendadak.
"Nah itu yang dibicarakan, enam fraksi hadir dan kenapa PAN tidak hadir, saya kira itu ditanyakan kepada PAN, mengapa itu tidak hadir. Karena ada enam fraksi diberitahu secara mendadak, kemudian kita datang ke sana kebetulan presiden juga menyisihkan waktunya untuk bertemu," kata Jhonny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).
Jhonny mengklaim, partai-partai pendukung pemerintah selalu mengajak PAN saat akan menggelar pertemuan membahas sejumlah kebijakan strategis seperti RUU Penyelenggaraan Pemilu (Pemilu).
Namun, PAN memilih tidak hadir. Begitu pula saat paripurna (20/7) pengambilan keputusan, PAN tidak sejalan dengan partai-partai pendukung pemerintah lainnya mendukung paket A.
"Kalau kita lihat dari riwayatnya dalam pembahasan dan negosiasi UU pemilu bahwa saya boleh mengkonfirmasi bahwa dalam pertemuan-pertemuan internal fraksi koalisi pemerintah, itu PAN diundang," klaimnya.
"Tapi mengapa tidak hadir, tanya pada PAN. Tentu PAN memiliki pertimbangan sendiri secara taktis kami memahami. Dan kami juga tidak kaget dengan sikap PAN yang tidak sejalan atau tidak sama dengan kami untuk memilih paket A," sambung Jhonny.
Lebih lanjut, menurutnya, dalam pertemuan dengan Presiden, tidak ada pembicaraan yang menyinggung soal posisi dan sikap PAN di koalisi partai pendukung pemerintah.
"Nah tidak ada pembicaraan khusus tentang PAN," jelasnya.
Partai-partai pendukung pemerintah bersama Presiden Jokowi hanya membicarakan terkait agenda politik di DPR yang dianggap penting dan harus segera diselesaikan.
"Kemarin yang dibicarakan itu terkait agenda politik di DPR dan presiden berharap bahwa terhadap UU atau kebijakan penting, DPR memberi dukungan solid khususnya koalisi pendukung pemerintahan," tegasnya.
Ada sekitar 3 agenda politik di DPR yang menjadi sorotan Presiden Jokowi. Jhonny menambahkan, 3 agenda itu di antaranya soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan atau Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan RUU Terorisme.
"Kemarin itu yang dibicarakan terkait dua Perppu, yaitu Perppu No. 1 dan 2 dan juga presiden menyinggung sedikit soal RUU Terorisme. Ini tiga agenda penting yang harus diselesaikan dalam waktu yang tidak lama di DPR," bebernya.
"Khususnya terkait Perppu nomor 1. Karena Perppu nomor 1 sudah diterbitkan tanggal 8 Mei yang lalu dan akhir masa sidang ini batas waktunya DPR menyetujui atau menolak. Jadi sangat urgent karena terkait hanya beberapa hari," tambah Jhonny.
Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengaku partainya tidak diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan pimpinan fraksi di Istana Negara. Yandri mengatakan dirinya justru menghadiri undangan dari salah satu stasiun televisi swasta.
"Enggak tahu, saya nggak tahu. Saya mau live di Trans TV ini, sudah on the way," kata Yandri saat dihubungi, Senin (24/7).
Yandri mengklaim tidak mendapat pemberitahuan dalam bentuk apapun terkait pertemuan tersebut.
"Saya enggak terima undangan kok. SMS nggak ada, apa enggak ada," tegasnya.
Sebelumnya, usai memberikan pembekalan kepada 728 Calon Perwira Remaja (Capaja) Akademi TNI dan Polri Tahun 2017 di Gedung Olah Raga (GOR) Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo menerima petinggi partai dan anggota DPR di Istana Negara. Anggota DPR itu berasal dari koalisi pendukung pemerintah.
Mereka adalah Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Bendahara Fraksi Golkar Robert J Kardinal, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskara.
Hanura juga hadir dalam rapat itu diwakili oleh Ketua Fraksi Hanura di DPR Nurdin Tampubolon. Sementara PKB, diwakili oleh Ida Fauziah.
Baca juga:
Jokowi panggil pimpinan koalisi ke Istana, PAN ngaku tak diundang
Jika kena reshuffle, Zulkifli Hasan pastikan PAN tetap dukung Jokowi
Sinyal Jokowi bakal depak PAN dari koalisi
Ketum PAN: Amien Rais orang khusus, boleh ngomong apa saja
PAN bisa beda sikap lagi dengan koalisi Jokowi di Pansus KPK
PAN klaim dukung penuh Jokowi sukses laksanakan program-program
Ketum PAN: Di UU Pemilu, partai besar ingin habisi partai kecil
Ini tanggapan JK soal Amien minta Asman mundur dari kabinet
-
Bagaimana Koalisi dibentuk dalam sistem multipartai di Indonesia? Di negara demokrasi yang menganut multi-partai seperti di Indonesia, koalisi biasanya dilakukan oleh beberapa partai yang menjadi peserta pemilu legislatif. Sehingga, apa itu koalisi adalah gabungan antara beberapa partai peserta pemilu legislatif untuk mencapai tujuan tertentu.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan para ketua umum partai di koalisi Indonesia Maju? Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah pematangan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
-
Siapa yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju? Pasangan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus ini menjalani tes kesehatan sebagai syarat bakal cagub dan bakal cawagub Jakarta.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.