Nasib Koalisi Besar usai PDIP Usung Ganjar Capres
Selain Ganjar, ada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Nasdem, PKS dan Demokrat), dan Prabowo Subianto yang bakal diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) (Partai Gerindra dan PKB). Lalu ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) (PPP, PAN, dan Golkar) yang belum ada kandidat capres.
Keputusan PDIP mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) telah kembali memetakan konstelasi politik. Terhitung saat ini telah ada tiga nama kandidat capres yang siap bersaing di Pilpres 2024 nanti.
Selain Ganjar, ada Anies Baswedan lewat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Nasdem, PKS dan Demokrat), dan Prabowo Subianto yang bakal diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) (Partai Gerindra dan PKB). Lalu ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) (PPP, PAN, dan Golkar) yang belum ada kandidat capres.
-
Apa yang akan dilakukan Ganjar Pranowo terkait hasil Pilpres 2024? Ganjar menegaskan, pihaknya akan melakukan gugatan hasil Pilpres 2024 itu ke MK. Dia berharap MK bisa dengan adil dan membongkar kejanggalan-kejanggalan pemilu.
-
Kapan Ganjar Pranowo mengumumkan akan menggugat hasil Pilpres 2024? Ganjar menyebut, gugatan ke MK penting untuk membuka kecurangan selama proses Pemilu. “Sebelumnya ada proses maka inilah yang harus dibuka semuanya,” ujarnya.
-
Siapa saja capres-cawapres yang ikut bertarung dalam Pilpres 2024? Ada tiga pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2024. Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Bagaimana Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024? Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Prabowo-Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.214.691 dari total suara sah nasional, atau setara dengan 58,6%. Keduanya juga dilaporkan unggul di 36 Provinsi.
-
Kapan sidang perdana sengketa pilpres 2024? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa yang menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo menggandeng Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya.
Berita lengkap mengenai Ganjar Pranowo bisa dibaca di Liputan6.com
Dengan susunan seperti itu, lantas bagaimana nasib koalisi besar sebuah wacana yang diinisiasi oleh partai koalisi pemerintah. Di mana akan diisi lima partai besar dari koalisi KIB dan KIR. Ketika pendaftaran capres dan cawapres, tersisa sekitar lima bulan lagi.
"Sebetulnya kan, koalisi besar yang kemarin itu, yang ada 5 partai yang sudah hadir di PAN, itu Gerindra, Golkar PKB kemudian PAN dan PPP ini kan sudah termasuk besar," kata Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Sabtu (22/4).
Saleh yakin, bila koalisi besar ini terbentuk akan semakin memberikan kekuatan. Terlebih, dia mengklaim usulan koalisi besar itu mendapat sambutan baik dari masyarakat.
"Nah, peluang ini kan akan sangat terbuka sekali. Wong sampai sekarang ide tentang koalisi besar itu disambut baik oleh masyarakat. Sesungguhnya kalo semakin besar koalisinya tuh semakin solid dan semakin kuat mestinya," kata dia.
Terlebih, Saleh menilai PAN sejauh ini sangat fleksibel untuk membangun komunikasi ke semua Partai Politik. Sebab, PAN tidak kukuh mengusung kandidat nama capres, sehingga komunikasi berjalan lancar termasuk kepada Koalisi KIR yang digadang -gadang usung Prabowo.
"Alhamdulillah komunikasi kiya bagus, dan salah satu sebetulnya kelebihannya PAN ya, PAN ini tidak ngotot untuk nyalonin salah seorang capresnya, ndak ada. Jadi karena itu kelihatan kita lebih lebih Independen untuk bekerja sama dengan siapapun," ujarnya.
"Kepentingan kita adalah gimana masyarakat ini bisa sejahtera, jadi kita dapatkan pemimpin yang betul-betul bisa membawa mereka ke arah perubahan yang lebih baik. Bukan perubahan si istilahnya, melanjutkan apa yang sudah dimulai hari ini untuk lebih baik di masa yang akan datang gitu," tambahnya.
Golkar Soal Koalisi Besar
Secara terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengungkap partainya saat ini bakal fokus pembentukan koalisi besar untuk jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebagai tindaklanjut pengusungan capres Ganjar oleh PDIP.
"Masih lanjut. Itu terus dilakukan. Sampai sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi. Saya kira dengan pengumuman PDIP maka ini akan semakin mendekati konfigurasi Pilpres 2024 nanti," kata Ace di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (22/4/2023).
Ace pun yakin proses komunikasi pembentukan koalisi besar akan berjalan dengan lancar dan lebih intens. Meski dinamika tetap akan terjadi antara partai politik kedepannya.
"KIBnya sendiri kan insya Allah solid. Seperti yang disampaikan Pak Ketum. Dan KIB dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang disitu ada Gerindra dan PKB juga terus menjalin komunikasi," kata dia.
"Jadi artinya penjajakan membuat koalisi besar ini akan semakin intens dilakukan. Apalagi saat ini, PDIP sudah mengumumkan capresnya," ujarnya.
Dapat Restu Jokowi
Sebelumnya, wacana koalisi besar untuk pemilihan umum atau Pemilu 2024 menguat setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan lima ketua umum partai politik. Dimana Jokowi telah merestui apabila koalisi besar terbentuk dari lima partai pendukung pemerintahan.
Lima ketua umum yang hadir adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
Dalam pertemuan kurang lebih dua jam ini muncul sinyal penggabungan dua koalisi Pemilu 2024. Yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN dan PPP, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) antara Gerindra dan PKB.
Usai pertemuan, Jokowi mengaku tidak ingin bicara peluang penggabungan dua koalisi tersebut. Tetapi, ia mengatakan cocok bila bergabung.
Cocok," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai Silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4).
Tetapi, Jokowi menyerahkan kepada para ketua umum partai yang hadir apakah akan mau bergabung menjadi koalisi besar.
"Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," kata Jokowi.
(mdk/ded)