OSO soal polemik Perpres TKA: Oposisi jangan terlalu banyak didengerin
OSO berpendapat, rakyat tidak bisa dibodohi dengan opini-opini yang cenderung berbau fitnah dari kubu oposisi soal TKA.
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang meminta masyarakat tidak mendengarkan isu-isu yang digulirkan kubu oposisi terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurutnya, wajar jika kubu oposisi menyerang pemerintah lewat berbagai kebijakan, termasuk soal TKA.
"Jadi begini, oposisi ya namanya juga oposisi. Oposisi itu jangan terlalu banyak didengerin, karena namanya juga oposisi," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).
-
Kapan Hanung Cahyo Saputro dilantik? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana melantik pejabat Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro di Gradhika Bhakti Praja Building, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No 9 Semarang pada Minggu (24/9) kemarin.
-
Siapa Danil Sapt? Nama Danil Sapt mungkin sudah tak asing bagi para pengguna TikTok. Pria yang identik dengan rambut keriting ini dikenal piawai dalam merangkai kata-kata motivasi yang diunggah di akun pribadinya.
-
Di mana letak Danau Ounianga? Danau Ounianga ini ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2012.
-
Siapa Darma Mangkuluhur? Darma Mangkuluhur menjadi sorotan karena rencananya membangun lapangan golf di Sentul, Bogor, Jawa Barat dengan dana Rp1,2 triliun. Miliki Bisnis Yang Berkembang Pesat, Ini Potret Darma Mangkuluhur Putra Tommy Soeharto yang Akan Bangun Lapangan Golf Senilai Rp1,2 Triliun Merupakan Komisaris Darma adalah komisaris di PT Intra GolfLink Resorts (IGR) dan PT Wisma Purnayudha Putra, perusahaan properti, seperti dilaporkan oleh CNN Indonesia.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan O ditangkap? Ia ditangkap saat tengah bekerja di pabrik tahu di Kampung Parit Timur, Desa Banjarsari Timur, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang.
OSO berpendapat, rakyat tidak bisa dibodohi dengan opini-opini yang cenderung berbau fitnah dari kubu oposisi soal TKA.
"Kalau oposisi itu membangun, rakyat akan tertarik. Tapi kalau oposisi mendiskreditkan memfitnah, rakyat juga enggak bodoh. Pegang hati nurani, pasti akan ketemu aslinya," tegasnya.
Ketua DPD RI ini juga tidak setuju dengan pembentukan khusus (pansus) Hak Angket terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).
"Enggak bener, enggak bener. Saya bukan belain tenaga kerja, tapi itu enggak bener," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan isu tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) bukanlah isu yang sengaja 'digoreng' atau dibesar-besarkan. Sebab, pada kenyataannya, Perpres tersebut memberi kemudahan pada TKA.
"Ya memang politik dong, keputusannya aja politik, tidak digoreng-goreng kan memang pemerintah mengeluarkan Perpres itu, dan memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4).
Dia menjelaskan, isu tentang TKA itu tidak dibesar-besarkan karena awalnya memang itu adalah kebijakan yang dibuat presiden. Meskipun ia menolak, bukan tambahnya, bukan berarti terlalu membesar-besarkan masalah.
Baca juga:
NasDem minta kubu oposisi tidak paranoid dengan Perpres TKA
Pansus TKA dinilai belum perlu
Menkum HAM pastikan TKA China masuk ke Indonesia sudah tercatat
Ketua DPR ragukan temuan Ombudsman soal serbuan TKA di Kendari
SDM masih kurang, Indonesia butuh impor tenaga pengajar