OTT di Ditjen Pajak, politisi NasDem minta KPK periksa kepala KPP
OTT di Ditjen pajak, politisi NasDem minta KPK periksa kepala KPP. Pemeriksaan terhadap seluruh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) bahkan Dirjen Pajak perlu dilakukan untuk memastikan tak adanya konspirasi di permainan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terlebih, institusi itu merupakan pengelola penerimaan negara.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa semua kepala kantor pelayanan pajak (KPP) di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan terkait dengan adanya operasi tangkap tangan KPK terhadap pejabat Eselon III di Ditjen Pajak. Bahkan Menurut dia, Pemeriksaan bahkan dianggap perlu dilakukan terhadap Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dengan melibatkan lembaga audit.
"(OTT KPK) Yang bersangkutan eselon III, kemungkinan dia hanya sebagai pesuruh dari pimpinannya di Ditjen Pajak atau atasannya langsung. Biar terang benderang semua kepala kantor layaknya KPK periksa dan lembaga audit harus turun tangan juga untuk mengaudit Dirjen Pajak," kata politisi Partai NasDem itu, Selasa (22/11).
Sahroni menambahkan, pemeriksaan terhadap seluruh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) bahkan Dirjen Pajak perlu dilakukan untuk memastikan tidak adanya konspirasi di permainan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terlebih, institusi itu merupakan pengelola penerimaan negara.
"Ini harus terang benderang agar publik melihat institusi yang juga menghasilkan penerimaan negara ini tapi pejabatnya melakukan aksi kotor yang tertangkap tangan oleh KPK," ucapnya.
Seperti diketahui, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah seorang pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kabar tersebut diperoleh dari sumber merdeka.com yang tidak ingin disebutkan namanya.
"Iya benar ada OTT," ujar sumber tersebut.
Informasinya, pejabat yang ditangkap merupakan eselon II. KPK juga menyita uang yang diduga digunakan untuk pengurangan pajak dari seorang wajib pajak. Juru bicara KPK Yuyuk Andrianti enggan membeberkan kabar penangkapan tersebut.
"Silakan tunggu besok akan dikonfirmasi," singkat Yuyuk.
-
Siapa yang meminta KPK untuk mengusut dugaan pembocoran informasi OTT? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyebut jika pihaknya mendukung penuh KPK untuk mengungkap indikasi tersebut.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
Baca juga:
Menkeu soal OTT di DJP: Korupsi dan ketamakan memang harus diperangi
KPK segera tentukan status hukum pejabat Ditjen Pajak terkena OTT
Ada OTT di DJP, menkeu percepat pembentukan tim reformasi pajak
HS, inisial pegawai Dirjen Pajak yang diciduk KPK
Istana minta KPK tindak tegas pejabat Dirjen Pajak yang kena OTT