![KPK Jawab Luhut soal OTT Kampungan: Negara Ini Masih Ramai Korupsi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/6/12/1718159129540-vxk9g.jpeg)
KPK Jawab Luhut soal OTT Kampungan: Negara Ini Masih Ramai Korupsi
Kata Nawawi, digitalisasi diklaim sudah berkembang sangat pesat. Namun, nyatanya praktik korupsi masih terus terjadi.
Kata Nawawi, digitalisasi diklaim sudah berkembang sangat pesat. Namun, nyatanya praktik korupsi masih terus terjadi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango, menjawab pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) cara kampungan.
Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan. Terutama korupsi yang masih marak terjadi saat ini.
"Tanya beliau apa alasannya. Nyatanya bahwa digitalisasi belum bisa memberi jawaban semua. Negara ini tetap masih ramai dengan soal korupsi itu," kata Nawawi, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).
Padahal, kata Nawawi, digitalisasi diklaim sudah berkembang sangat pesat. Namun, nyatanya praktik korupsi masih terus terjadi.
"Meskipun digitalisasi itu udah sedemikian maju," tegas dia.
Luhut kembali menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap OTT yang dilakukan KPK.
Menurut dia, KPK tak perlu melakukan OTT jika bisa menggunakan cara lain untuk menekan praktik korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Luhut di acara Pencanangan Hari Kewirausahaan Nasional dan Ulang Tahun HIPMI ke-52 di Jakarta, Senin (10/6).
Dia menilai digitalisasi bisa jadi kunci pencegahan korupsi. Luhut mencontohkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) sebagai sistem satu pintu pengelolaan minerba di Indonesia jadi salah satunya.
"Dulu saya dibully, dibilang kenapa Pak Luhut enggak setuju OTT? Ya enggak setujulah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa bisa OTT? Kan kampungan itu, nyadap-nyadap telepon, tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya, 'Wah enak tadi malam Mam', katanya. Kan repot," ucap Luhut.
“Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur, kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi,” kata Luhut.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.
Baca SelengkapnyaLuhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.
Baca Selengkapnya(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaUang yang dikorupsi eks Dirut Taspen berkaitan dengan asuransi dana pensiun pegawai negeri
Baca SelengkapnyaDalam kasus tersebut ketiga tersangka telah melakukan tindak korupsi senilai Rp30,2 miliar.
Baca SelengkapnyaNawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaZulkarnaen ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan cadangan beras pemerintah.
Baca SelengkapnyaKPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.
Baca Selengkapnya