Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Penyelidik Korupsi (KPK) kampungan.
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Penyelidik Korupsi (KPK) kampungan.
Luhut mengatakan harus membangun sistem agar tidak ada OTT.
Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.
Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.
Luhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.
Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.
Menko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyindir kerja KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT).
Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.
Eks Penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dan Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT).
"Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut
Mahfud menilai, OTT juga diperlukan agar terlihat bahwa negara hadir menindak korupsi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.
Menko Marver Luhut Binsar Panjaitan kembali koar-koar terkait operasi tangkap tangan KPK.