Luhut soal OTT KPK: Ngapain Bangsa Ini Pamer-Pamer Tangkap Tangan, Bangga Lihat Itu?
Luhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.
Luhut soal OTT KPK: Ngapain Bangsa Ini Pamer-Pamer Tangkap Tangan, Bangga Lihat Itu?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lagi gencar menindak koruptor melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Luhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.
"Kalau OTT-nya ndak ada malah lebih bagus. Berarti pencegahannya lebih baik,"
ujar Luhut di Gedung KPK, Selasa (18/7).
Merdeka.com
Luhut setuju dengan pendekatan pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang dilakukan Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri cs.
Menurut Luhut, tak ada kebanggaan dari lembaga yang giat menggelar operasi senyap.
"Memang harus ke situ (pencegahan dan pendidikan). Kita ngapain bangsa ini kita pamer-pamer OTT, OTT melulu, bangga lihat itu. OTT Rp50 juta, Rp100 juta. Kau ndak pernah cerita berapa mereka (KPK) menghemat triliunan, triliunan," kata Luhut.
OTT Berkurang, Pencegahan Berhasil?
Berkaitan dengan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang turun lantaran penindakan yang dilakukan KPK berkurang, Luhut tak setuju jika hal itu dikaitkan dengan kurangnya penangakapan oleh lembaga antirasuah. "Ya itu yang menurut saya tidak benar. Perkara penindakan turun karena sistemnya semakin bagus, tidak bisa korupsi dan tidak bisa mencuri. Kan bagus, penghematan. Pajak kita naik 47 sekian," kata Luhut.
"Ini semua kerjaan dalam pencegahan, dan itu menghemat ratusan triliun dan itu meningkatkan pajak. Itu dilihat, jangan drama-drama saja tadi ditangkap,"
kata Luhut menambahkan.
Merdeka.com
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Pertemuan membahas isu-isu penegakan hukum pada Januari 2023 lalu.
Mahfud mengatakan, dirinya dan Firli sepakat bahwa KPK akan tegak lurus pada hukum. "Pemberantasan korupsi tak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik dan opini publik. Siapa pun yang diduga terlibat korupsi harus diproses dan ditindak dengan tegas," kata Mahfud.
Mahfud menyarankan operasi tangkap tangan (OTT) harus terus dilanjutkan apalagi menjelang tahun politik. "OTT tak boleh surut apalagi menjelang tahun politik, tapi pemerintah akan terus mengembangkan digitalisasi pemerintahan agar korupsi dan OTT berkurang," tutup Mahfud.
