Teguran Keras PKB ke Hasbiallah Ilyas: OTT KPK Bukan Kampungan dan Pemborosan
Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.
Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Shafiyah Asfar menegur anggota Komisi III DPR RI yang juga kader PKB, Hasbiallah Ilyas yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) KPK sebagai kegiatan yang kampungan.
Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia. Namun OTT adalah salah satu instrumen yang tetap perlu dalam pemberantasan korupsi.
"Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT. Bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, melainkan OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan," kata Ais, dikutip dari Antara, Senin (25/11).
Terlepas adanya OTT atau tidak, kata Ais, pemberantasan korupsi bisa dikatakan berhasil bila angka kasus korupsi menurun secara signifikan.
"Harus digarisbawahi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif," ujar dia.
Ais mengemukakan bahwa penegak hukum akan lebih baik jika fokus pada pencegahan di semua lini. Sementara itu, pemerintah Indonesia harus berkomitmen memperkuat sekaligus memperketat sistem keuangan, termasuk sistem politik dengan lebih transparan.
Jika langkah tersebut bisa dijalankan dengan baik, menurut dia, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diminimalisasi, bahkan bukan tidak mungkin bisa dihilangkan.
Apabila sistem keuangan diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement, dia yakin KKN bisa dihentikan sehingga tentu akan mengurangi atau menghilangkan OTT.
Selain itu, Ais memandang perlu ada komitmen untuk reformasi sistem politik. Bila muara masalah korupsi dinilai dari sistem politik yang transaksional, kata dia, seharusnya ini diubah dan diperbaiki lagi.
Sebelumnya, Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa Operasi Tangkap Tangkap (OTT) KPK adalah cara kampungan. Menurutnya, OTT hanya merugikan uang negara.
Hal ini dia sampaikan saat melakukan fit and proper test terhadap Calon Dewas KPK Wisnu Baroto di Komisi III DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).
"Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara," ujar Hasbiallah.
Dia mengaku pernah bicara dengan salah satu pimpinan KPK bahwa ketika ingin melakukan OTT membutuhkan waktu lama. Proses yang lama itu pun mengakibatkan pemborosan uang negara.
"Saya pernah tanya salah satu pimpinan KPK, untuk mengejar OTT itu satu tahun, berapa banyak uang kita yag harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini," ujarnya.
"KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap," sambungnya.
Hasbi pun meminta calon Dewas KPK melakukan langkah ekstrem, dengan menghubungi target seperti pejabat negara yang akan di OTT untuk tidak melakukan korupsi. Oleh karena itu, Hasbi menginginkan OTT tak lagi dilakukan.
"Kita telepon, 'Hai bapak jangan melakukan korupsi, melakukan korupsi Anda saya tangkap'. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan," ucapnya.
