Pernah Sebut OTT KPK Kampungan, Luhut Kini Pamer Program LKPP untuk Cegah Suap
Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan hasil program digitalisasi yang dijalankan pemerintah. Dia mengklaim itu jauh lebih ampuh dan hemat anggaran dibandingkan aksi operasi tangkap tangan (OTT) seperti dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi digitalize ini orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT kampungan," kata Luhut dalam acara Temu Bisnis VIII P3DN di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (17/9).
Luhut mengambil contoh aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta item.
Kata Luhut, dahulu banyak orang pesimistis terhadap konsep digital seperti itu. Padahal, platform digital tersebut efektif dalam membuat pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih transparan.
"Dengan digital kita membangun ekosistem, orang enggak bisa mencuri, karena semua dengan mesin. Anda deal dengan mesin," kata Luhut.
LKPP Lebih Hemat Anggaran
Luhut lantas memamerkan hasil daripada digitalisasi tersebut. Menurut laporan Deputi Bidang Pariwisata dan Kemenko Marves Odo RM Manuhutu, KPK dalam setahun terakhir sukses menghemat ratusan triliun berkat adanya e-katalog.
"Sekarang Anda tidak tahu, selama 1 tahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Satu pembelian laptop, Odo lapor ke saya, satu item, itu bisa menghemat 40 persen dari berapa triliun," beberapa dia.
Transparansi tersebut akan terus didorong oleh pemerintah. Salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dari tindak gratifikasi.
"Ini supaya membentengin. Jadi negeri ini harus kita bangun, kita bawa dalam satu sistem. Jadi bukan OTT-OTT Rp 50-100 juta, ramai, jadi drama," tegas Luhut.
Luhut Sebut OTT KPK Kampungan
Sebagai informasi, pada Juni 2024 lalu Luhut menyebut OTT yang dilakukan KPK selama ini kampungan. Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.
"Kan kampungan itu, nyadap-nyadap telepon, tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya, wah enak tadi malam mam katanya, kan repot-repot. Ya kan, sorry ya, itu kan enggak benar," kata Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (10/6).
Menurut Luhut, OTT KPK menghabiskan banyak biaya. Dia mendorong KPK memilih jalan lain untuk mengurangi praktik korupsi. Misalnya menggunakan inovasi digital.
"Kita sudah lihat e-catalog kita sudah masuk secara bertahap akan mengurangi korupsi. OTT itu juga enggak akan terjadi lagi, pasti korupsi berkurang karena Anda deal dengan mesin," ujarnya.
Luhut pun mengaku pernah dihujat gara-gara tak setuju dengan praktik OTT KPK. Pasalnya, dia menganggap itu sebagai aksi yang kampungan.
"Anda lihat sekarang mana, dulu saya di-bully, dibilang kenapa Pak Luhut itu enggak setuju OTT. Ya enggak setuju lah, kalau bisa tanpa OTT, kenapa bisa OTT?" ucap Luhut.
