Pakar HTN tuding kabinet Jokowi tak paham persoalan negeri

Margarito Kamis mendesak Jokowi mengganti beberapa menterinya untuk kedua kali.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengimbau kepada presiden Joko Widodo untuk secepatnya melakukan perombakan kabinet jilid II. Margarito menilai masih ada menteri yang belum juga melakukan terobosan baru dalam kabinet kerja.

"Jilid II jangan lama lama. Oktober harus sudah. Kalau kita peduli terhadap pemerintahan," ungkap Margarito di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/9).

Pada reshuffle nanti, Margarito mengaku akan meminta presiden untuk mencari menteri yang memiliki kemampuan managerial yang bagus dan mengetahui persoalan negeri ini. "Mereka yang masuk betul-betul mengetahui soal negeri ini," imbuhnya.

Menurut pria kelahiran Ternate ini, yang menjadi persoalan adalah pemerintah sendiri tidak tahu masalah yang tengah terjadi di negeri ini. Dia mencontohkan dana desa yang dialirkan ke masing-masing daerah dipaksakan untuk dikelola berdasarkan peraturan dan rekomendasi dari pemerintah pusat. Sementara, di kota sendiri tidak berani mengelola berdasarkan analisis keuangan.

"Anda tahu sendiri Jakarta pemerintah pusat pro kabupaten kota takut mengelola keuangan. Desa dipaksa mengelola dengan cara kota, sementara kota sendiri takut. Ini profesor dan doktor yang dilatih dengan ilmu keuangan takut. Di Papua disuruh mengelola dengan cara mereka. Sinting !" ujar Margarito.

Oleh sebab itu, Margarito menyimpulkan pemerintah saat ini ternyata tidak mampu memikul dan mendayung harapan rakyatnya. Sehingga persoalan di daerah yang notabene persoalan utama negeri ini akan semakin merosot.

"Saya jamin daerah akan lebih tertinggal dan Dewan Perwakilan Rakyat malah dipersalahkan karena tidak perjuangkan mereka yang di daerah," tutupnya.

Baca juga:
Menteri Yuddy klaim jabatannya jadi rebutan saat reshuffle
Belum mundur dari DPR, ini pembelaan Puan Maharani
Setjen DPR belum terima surat mundur 3 kader PDIP yang jadi menteri
Jika PAN masuk kabinet, PKB yakin 3 menterinya tak digusur
Susi Pudjiastuti baru sadar jabatan menteri politis