PAN: Tidak Mutlak Harus dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada
Jika PAN sudah cocok dengan calon lain dan cukup syarat mengusung kepala daerah, maka tak masalah berbeda dengan KIM
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto bicara mengenai dinamisnya proses penggodokan Pilkada 2024. Menurutnya, bukan hal yang tabu jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak selalu satu perahu di Pilkada 2024.
"PAN ada beberapa Pilbup, itu sudah kami putuskan pasangannya tidak dengan KIM ada, tapi dengan KIM juga banyak. Nah oleh karena itu, istilah saya itu memang Pilkada ini relaksasi politik pasca-Pilpres," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/7).
Ketua Tim Desk Pilkada PAN ini mengatakan, PAN bisa bekerja sama dengan PDIP, NasDem, bahkan bareng PKS di beberapa Pilkada. Namun, Yandri berharap sebisa mungkin KIM tetap bersama-sama di Pilkada 2024.
"Nah jadi kita bisa, PAN dengan PDIP, PAN dengan NasDem, ada PAN dengan PKS, ada PAN dengan PKB, jadi itu tidak mutlak harus dengan Koalisi Indonesia Maju," ucapnya.
"Tapi kalau bisa itu diutamakan. Kenapa, misalkan beberapa daerah itu tidak ada titik temu di KIM, ya saya sebagai Ketua Tim Pilkada di DPP PAN, itu menyangkut chemistry dan kearifan lokal," sambung Yandri.
Yandri menegaskan, pengusungan calon di Pilkada 2024 tidak bisa dipaksakan harus dengan KIM. Dia mencontohkan koalisi PAN dengan partai lain di luar KIM dalam Pilkada 2024 seperti di Bengkulu.
"Jadi tidak bisa dipaksakan di kabupaten kota maupun provinsi itu harus dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan itu faktanya sudah banyak, PAN sudah hampir mengeluarkan lebih dari 170 SK sampai hari ini b1 KWK-nya, macam-macam," ujarnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini menegaskan KIM saling menghormati urusan rumah tangga partai politik masing-masing. Jika PAN sudah cocok dengan calon lain dan cukup syarat mengusung kepala daerah, maka tak masalah berbeda dengan KIM di Pilkada.
"Kami saling menghormati, saling memahami keputusan rumah tangga masing-masing. Tapi memang dialog di tingkat pusat para ketua umum itu biasanya saling mencocokkan, kalau masih bisa. Tapi kalau misalkan calon yang memang nggak mau, dan chemistry-nya sudah nyambung, tadi saya bilang perahunya sudah cukup, ya kita bungkus, kita SK-kan," ujarnya.
Maka dari itu, Yandri menyatakan, perbedaan di Pilkada 2024 bukanlah hal tabu bila mana berpisah dukungan dengan KIM.
"Jadi itu yang bisa kami sampaikan, artinya bukan sesuatu yang tabu bilamana KIM itu berpisah di dukungan, baik di kabupaten kota maupun di pilgub," tutup Wakil Ketua MPR ini.