Panama Papers, amunisi NasDem & Hanura serang Ketua BPK demi Ahok

NasDem dan Hanura yang mendukung Ahok di Pilgub tak mau jagonya disudutkan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlibat perseteruan dengan Ketua BPK Harry Azhar Aziz. Pemicunya adalah hasil audit BPK tentang pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI.

Ahok meyakini tidak ada yang salah dalam proses pembelian lahan Sumber Waras. Dia menuding BPK salah dan politis dalam melakukan audit.

Saling dukung dan tuding pun terjadi antara pendukung Ahok di Pilgub 2017 dan yang menentang mantan bupati Belitung Timur itu.

NasDem dan Hanura yang mendukung Ahok di Pilgub tak mau jagonya disudutkan. Mereka menyerang Ketua BPK Harry yang namanya disebut dalam dokumen Panama Papers sebagai salah satu orang yang diduga menghindari pajak negara.

Panama papers menjadi salah satu cara untuk mendeskriditkan hasil audit BPK terhadap kasus Sumber Waras. Bahkan Harry dinilai tak layak memimpin BPK karena disebut dalam Panama Papers.

Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyayangkan Ketua BPK Harry Azhar masuk dalam daftar Panama Paper. Sebagai pimpinan lembaga audit negara, Harry dianggap tak bisa menjadi panutan karena menghindari pajak dari negara sendiri.

"Orang terkait Panama Papers terus bicara soal good governance, itu susah juga nanti masyarakat menilainya. Jadi seseorang yang melakukan kegiatan di Panama Papers, masyarakat akan bilang loh dia saja pengemplang pajak bagaimana caranya bisa memberantas masalah terkait good governance," ujar Irma saat dihubungi merdeka.com, Senin (18/4).

Anggota Komisi IX DPR ini menilai, ada permainan untuk memojokkan Ahok berdasar dari data audit BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Menjelang momentum Pilgub DKI 2017, Irma berharap persaingan dilakukan secara sehat.

"Kepada siapapun cobalah kita lakukan restorasi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang masuk kategori black campaign. Bersaing secara sehat saja," tuturnya.

Irma berujar, jika ada hasil analisis berwujud dokumen terkait adanya kerugian negara, sebaiknya diserahkan ke KPK. Sedangkan terkait perbedaan persepsi harusnya bisa didialogkan secara dingin.

"Yang pasti harus didudukkan bersama lah. Karena ICW bicara a, BPK bicara b, kemudian Ahok bicara apa gitu. Ini kan harus diselesaikan secara bersama-sama, enggak bisa sendiri-sendiri komentarnya," ujarnya.

Dia berharap, agar setiap institusi negara tidak saling menyalahkan. Lebih baik memberikan masukan yang bersifat konstruktif.

"Kalau pemerintah daerah belum menyelesaikan persyaratan, ya diminta saja menyelesaikan, enggak perlu dijelek-jelekin. Enggak boleh, jadi harus konstruktif," pungkasnya.

Di tengah perseteruan ini, beredar pesan singkat tentang sistem pembentukan imej terhadap Ahok. Khususnya soal kasus Sumber Waras ini.

Dalam pesan yang beredar itu, Ahok harus dibuat imej baik dan selalu benar. Bahkan, harus menyerang sosok yang menyerang Ahok.

Pesan tersebut beredar luas di media sosial. Awalnya berawal dari capture grup WhatsApp, namun telah tersebar salinannya. Belum terkonfirmasi apakah pesan tersebut berasal dari relawan Ahok atau bukan.

Bentuk penyerangan terhadap orang yang menyerang Ahok memang selalu terlihat. Apalagi dalam kasus dugaan korupsi Sumber Waras. Kredibilitas Ketua BPK selalu dipertanyakan para pendukung Ahok.

Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana kecewa atas masuknya nama Ketua BPK Harry Azhar dalam daftar Panama Papers. Menurutnya, hal ini menurunkan kepercayaan publik.

"Indikasi tersangkutnya ketua BPK adalah tamparan keras bagi negara. Karena tentunya tidak tanggung-tanggung yang terkena adalah Ketua BPK yang tentunya harus menjadi suri tauladan dalam kepatuhan terhadap undang-undang, termasuk kepatuhan membayar pajak," ujar Dadang saat dihubungi merdeka.com, Senin (18/4).

Sekretaris Fraksi Hanura DPR ini mengatakan, jika benar Harry menyimpan uangnya di negara surga pajak agar terhindar tagihan pajak negara, maka semua rakyat berhak kecewa. Karena itu DPR perlu menindaklanjuti data yang diungkap Panama Papers.

"Terbongkarnya dokumen Panama yang kemudian nama-nama pengemplang pajak tentunya harus segera ditindaklanjuti oleh DPR. Paling tidak kita meminta klarifikasi dari yang bersangkutan. Sejauh mana benar atau tidaknya," tuturnya.

Selain itu Dadang berharap BPK melakukan koreksi diri. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga auditor negara.

"Kalau benar terlibat, tentu bagi BPK sebagai lembaga negara memiliki mekanisme untuk menuntaskannya agar integritas lembaga auditor negara ini tetap terjaga," ucapnya.

Ahok sendiri ogah berpolemik tentang pesan beredar tata cara membela dirinya dalam kasus Sumber Waras. Dia hanya ingin fokus kerja saat ini.

Ahok yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu jika ada SOP untuk membela dirinya itu. Ahok bahkan tampak santai menanggapi.

"Enggak tahu saya. Enggak usah ditanggapin. Biarin saja lah, sudah terlalu banyak soal Sumber Waras kau tinggal baca saja," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/4).

Adapun prosedur tersebut sebagai berikut:

1. Tanamkan persepsi bahwa Ahok adalah orang baik yang punya niat baik; sediakan pelayanan kesehatan masyarakat dalam penyakit kanker, visioner, dan lain-lain.

2. Tanamkan persepsi bahwa Ahok adalah sosok yang didukung penuh rakyat, tidak saja di Jakarta tetapi di daerah-daerah lain di Indonesia. Ahok adalah aset bangsa di masa depan sehingga tidak layak untuk dijatuhkan namanya.

3. Munculkan keraguan soal lokasi tanah (Kiyai Tapa atau Tomang) jika didebat soal harga tanah dan NJOP.

4. Gunakan strategi umum blaming game dengan cara menjatuhkan kredibilitas pihak-pihak yang berseberangan (BPK ketuanya tersangkut Panama Papers, Efinal kasus di Dinas Pemakaman, DPRD maling teriak maling dsb) agar muncul keraguan soal motif dan kesahihan data.

5. Bawa persepsi bahwa kasus Sumber Waras bukan soal penegakan hukum tapi gerakan politisasi hukum jelang pilkada 2017 dengan tujuan mengganjal Ahok.

6. Jangan terbawa dan larut pada penjelasan yang terlalu bersifat teknis dan malas mendengarkan data. Arahkan ke penjelasan-penjelasan logika sederhana bahwa Ahok tidak mungkin terkait Sumber Waras.

7. Dalam kasus tertentu pancing dengan pernyataan-pernyataan yang bisa memicu emosi publik dan lawan debat sehingga perdebatan menjadi tidak fokus. Demikian agar menjadi panduan.