Panitia wacanakan bentuk komite etik untuk kawal Munaslub Golkar

"Bagus untuk menata partai ke depan dan kemudian kita mengawasi secara perilaku, termasuk panitia juga diawasi."

Panitia Munaslub Golkar mewacanakan setiap calon ketua umum yang akan bertarung di Munaslub 7-8 Mei nanti, diharuskan menyetor duit sebesar Rp 20 miliar. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menghindari jual beli suara antara calon ketua umum dengan pemilik suara.

Selain itu, panitia juga mewacanakan pembentukan komite etik. Dengan harapan, komite ini mengawasi jalannya penyelenggaraan Munaslub.

"Bagus untuk menata partai ke depan dan kemudian kita mengawasi secara perilaku, termasuk panitia juga diawasi. Jangan dipikir hanya awasi kandidat," kata Ketua Organizing Committee Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).

Zainuddin menegaskan, penyelenggaraan Munaslub yang intinya pemilihan ketua umum Golkar harus berjalan secara demokratis, berkeadilan dan transparan. Dengan dibentuknya komite etik, diharapkan penyelenggaraan Munaslub dapat terealisasi dengan sukses.

Ketika ditanya figur Hajriyanto Y Thohari, sebagai ketua etiknya, Zainuddin mengamininya. Kata dia, sosok Hajriyanto selama ini dikenal tidak masuk dalam timses salah satu kandidat calon ketua umum Golkar. Selain itu, bekas pimpinan MPR itu juga tidak masuk dalam Kubu Agung Laksono ataupun Aburizal Bakrie saat kisruh dualisme kepengurusan terjadi.

"Figur sudah tepat. Beliau selama ini memposisikan sendiri saat perselisihan, beliau enggak di salah satu, netral. Tepat," jelasnya.