Pansus Freeport diakui akan desak Jokowi reshuffle Sudirman Said

Sukiman mendorong agar pada paripurna sore ini, DPR bisa mengesahkan Pansus Angket Freeport.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi PAN, Sukiman mendorong agar pada paripurna sore ini, DPR bisa mengesahkan Pansus Angket Freeport. Pansus ini akan bekerja seiring dengan desakan DPR agar Presiden Jokowi mengevaluasi Menteri ESDM Sudirman Said.

Menurutnya, jika nanti terbukti bersalah, maka Sudirman Said harus direshuffle.

"Ini terus terang hari ini kan sudah selesai menyangkut kode etik. Tapi ada tugas fungsi pengawasan yang kita minta tetap dilanjutkan di Pansus nantinya. Itu berkaitan dengan salah satunya Pak Sudirman Said yang menyangkut perpanjangan kontrak PT Freeport. Oleh karena itu saya pikir ini mesti harus dilanjutkan. Sehingga masyarakat juga tahu apa motivasi sehingga keluar surat dari Pak Sudirman Said," ujar Sukiman di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12).

Sukiman mengatakan, pemerintah harus terbuka karena ada persoalan kebijakan yang belum selesai. Dia mendesak Jokowi melakukan evaluasi agar kegaduhan tak kembali muncul.

"Menyangkut stabilitas saya pikir presiden harus mengambil langkah-langkah manapun. Kalau tidak saya pikir ini akan lebih meluas. Saya berharap kalau memang surat itu menjadi inisiatif Pak Sudirman Said, ya beliau (Jokowi) harus tegas. Harus berani mengambil sikap mereshuffle Pak Sudirman Said itu. Kalau tidak akan kita pertanyaan terus, tidak mungkin surat itu ujug-ujug ada," ungkapnya.

Sukiman menjelaskan bahwa fungsi Pansus tersebut pada nantinya akan memintai klarifikasi kepada Sudirman. Hal tersebut terkait banyak hal, salah satunya ialah mengenai sinyal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia.

"Karena bagaimanapun kita tidak akan yakin itu selama beliau tidak menjelaskan. Kalau memang itu benar berarti beliau (Sudirman) mengangkangi presiden. Membuat perintah tanpa seizin presiden, kan begitu logikanya. Kenapa harus dipertahankan orang yang memang benar-benar menggadaikan negara kita. Kan kontrak Freeport tidak ada yang menguntungkan kita," ujarnya.

Sukiman menegaskan bahwa selama ini Indonesia terus merugi akibat PT Freeport. Mulai dari kerusakan ekologi hingga sedikitnya pemasukan pada negara.

"Bisa diperjelas dan dipresentasikan yang rasional. Kalau ibaratnya hanya sebagai agen asing, saya rasa tidak layak beliau menjadi menteri. Ada enggak menguntungkan kita di sana. Apalagi dia menjanjikan perubahan regulasi. Nah ini kan enggak mudah, regulasi tidak hanya dibuat eksekutif saja tapi harus bersama-sama DPR. Sudah bicara belum dengan pimpinan DPR dan lintas fraksi itu. Oleh karena itu saya pikir Pak Sudirman Said siap-siap saja kita undang lagi," terangnya.

Sukiman mendesak agar Pansus disepakati hari ini juga di paripurna. Menurutnya harus segera dieksekusi sebelum reses.

"Insha Allah mudah-mudahan dalam 1 atau 2 hari ini selesai. Sudah bergulir. Kita memang di MKD sepakat mendorong itu walaupun bukan menjadi kewenangan kita. Tapi paling tidak kita memberikan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan DPR supaya ini berhubungan dengan surat dari teman-teman yang sudah ditandatangani bisa kita tindak lanjuti. Saya pikir supaya pengawasan kita berjalan. Sehingga soal hiruk pikuk Freeport ini tidak hanya selesai di etik tapi menyangkut hal-hal," pungkasnya.