Pansus Pelindo diminta tak buat kegaduhan politik

Bila pansus berusaha untuk mencari-cari kesalahan pihak lain hal itu akan sangat berbahaya.

Panitia Khusus (Pansus) angket Pelindo II DPR RI sudah mulai bekerja dengan memanggil sejumlah orang yang dianggap terkait dengan dugaan penyelewengan. Pansus diharapkan tidak terkontaminasi dengan kepentingan kelompok atau parpol tertentu karena hal itu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Parahyangan Bandung Agustinus Pohan menjelaskan, Pansus Pelindo II hanya bisa mengawasi kinerja penegak hukum saat menangani kasus Pelindo. Bahkan, kata Agustinus, Pansus tidak boleh mengarahkan untuk tujuan-tujuan tertentu.

Bila tujuan Pansus melenceng dari tujuan awal akan menimbulkan kegaduhan politik lagi di Senayan. Hal itu akan sangat mengganggu kinerja Presiden Jokowi yang terus berupaya memperbaiki kondisi bangsa ini.

"Jangan sampai pansus itu mengganggu kinerja pemerintah lagi. Itu bisa timbulkan kegaduhan. Gaduh terus kapan pemerintah bisa bekerja fokus untuk rakyat?" kata Agustinus, Kamis (29/10).

Namun bila pansus berusaha untuk mencari-cari kesalahan pihak lain hal itu akan sangat berbahaya. Menurutnya, sangat tidak tepat bila pansus berupaya untuk menggapai target tertentu. Misalnya mempolitisasi pansus untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dikatakan, bila berdasarkan penyelidikan pansus terbukti ada penyimpangan maka Pelindo harus bertanggungjawab. Sebaliknya bila tidak ditemukan penyimpangan maka Pansus harus tetap objektif.

"Pansus tidak boleh mengaitkan dengan pihak lain. Itu harus dicegah. Pansus tak bisa mengarahkan arah penegakan hukum. Silakan mengawasi apakah penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak," katanya.

Ia berharap Pansus bekerja profesional dan menjauhkan segala kepentingan kelompok tertentu di atas segalanya. Kepentingan negara harus menjadi tolok ukur pelaksanaan pansus itu.

"Pansus tidak boleh menentukan arah penegakan hukum. Kalau catatan untuk perbaikan penegakan hukum tidak masalah," katanya.