Panwaslu Purbalingga temukan 20 pelanggaran, PNS diduga terlibat
Temuan pelanggaran berupa pembagian politik uang.
Semakin mendekati hari pemungutan suara Pilkada Serentak, panitia pengawas pemilu (panwaslu) Purbalingga, Jawa Tengah, menemukan 20 pelanggaran. Ada dugaan peran Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ketua Panwaslu Purbalingga Dewi Palupi, mengatakan temuan pelanggaran tersebut dalam berbagai macam bentuk. Bahkan terindikasi adanya keterlibatan pegawai negeri sipil didalamnya.
"Dari semua pelanggaran tindak pidana pemilu, sebagian besar melibatkan oknum PNS dan kades," kata Dewi kepada wartawan, Senin (7/12).
Dia menjelaskan, temuan pelanggaran berupa pembagian politik uang dan bahan pokok merujuk pada salah satu calon bupati dan wakil bupati dalam kontestasi politik lokal tersebut. "Dalam pembagian bahan pokok, kami temukan adanya gambar pasangan calon salah satu kandidat," ujarnya
Pihaknya akui menerima aduan dari 15 warga. Mereka melaporkan dugaan bagi-bagi sembako yang ada stiker gambar salah satu pasangan. Pelakunya diduga kuat merupakan PNS.
"Kami sedang tindak lanjuti, sampai saat ini panwas sudah meminta keterangan warga pelapor. Selasa besok, kami akan panggil oknum PNS-nya," jelasnya.
Hingga kini, jelas Dewi, pihaknya sudah meneruskan 10 kasus pelanggaran yang didapatnya ke sentra penegakan hukum terpadu (gakumdu). Namun, katanya, semua mental karena terbentur batas waktu penanganan kasus yang sangat pendek. Meski begitu, ia berusaha sekuat tenaga untuk melengkapi pembuktian sebelum 3 hari + 1.
Mendekati hari pemungutan suara, Dewi mengakui semua wilayah di Purbalingga rawan terjadi kecurangan. Dia mengatakan ada pasangan calon yang massif membagi-bagikan bahan pokok dan juga politik uang jelang pencoblosan. Untuk mengantisipasinya, Panwas akan bersiaga selama 24 jam.
"Hampir setiap jam ada laporan masuk melalui ponsel mengenai kecurangan pilkada berupa bagi-bagi sembako dan uang dari semua kecamatan yang ada di Purbalingga," tuturnya.
Baca juga:
Ingin memilih bupati, warga Purbalingga seberangi sungai
Polisi awasi 22 titik rawan di Pilkada Kota Depok
Jokowi ajak rakyat datang ke TPS dan mencoblos di Pilkada Serentak
Ketua tim pemenangan ditangkap KPK, Ratu tetap yakin menang Pilkada
Ada 107 laporan dugaan kecurangan di Pilkada Tangsel, baru 3 diusut
Punya satu calon, KPU Blitar klaim perlengkapan nyoblos siap dipakai
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa tujuan utama dari kampanye Pilkada? Tujuan kampanye dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah untuk mempengaruhi dan memenangkan dukungan masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang diusung.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Siapa yang berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2015? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.