Parpol 'bandel' tetap calonkan caleg eks koruptor karena faktor pragmatisme
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah meluncurkan daftar nama bakal caleg mantan napi korupsi di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, yang didaftarkan parpol-parpol peserta pemilu ke KPU. Dalam daftar itu, diketahui parpol-parpol peserta Pemilu tetap mendaftarkan caleg mantan napi korupsi, kecuali PSI.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah meluncurkan daftar nama bakal caleg mantan napi korupsi di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, yang didaftarkan parpol-parpol peserta pemilu ke KPU. Dalam daftar itu, diketahui parpol-parpol peserta Pemilu tetap mendaftarkan caleg mantan napi korupsi, kecuali PSI.
Padahal, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks koruptor maju dalam pemilihan legislatif 2019. Pengamat politik Unpad, Muradi menilai fenomena parpol 'membandel' dengan tetap mencalonkan mantan napi korupsi menjadi caleg bisa dilihat dalam tiga perspektif.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
Pertama, kata dia, berkaitan dengan sikap pragmatisme dan keengganan partai politik untuk memunculkan figur baru kadernya untuk berkontestasi pemenangan.
"Karena kader yang koruptor tersebut dianggap memiliki peluang untuk memenangkan kursi di parlemen," katanya dalam pesan WhatsApp, Jumat (27/7).
Perspektif kedua, menurutnya, target lolos ambang batas parlemen yang memungkinkan berkurangnya kursi jika memunculkan nama caleg baru untuk mengganti caleg berlabel koruptor.
"Apalagi pemilih juga cenderung merasa bahwa figur-figur koruptor yang diajukan oleh partai politik tersebut memiliki kedekatan dan meyakinkan untuk dipilih," katanya.
Kemudian perspektif ketiga, kata dia, adanya kekhawatiran dari parpol-parpol tersebut atas hasil survei yang menggambarkan kemungkinan perolehan suara pada Pileg 2019 yang dianggap mengkhawatirkan bagi mereka.
"Tidak heran jika banyak partai kemudian pragmatis menyandingkan caleg artis dan juga figur koruptor namun memiliki potensi keterpilihan yang besar," katanya.
Sementara, soal PSI menjadi satu-satunya parpol yang tak mencalonkan mantan koruptor, dia menilai hal itu terkait ide partai bersih yang selalu didengungkan oleh partai pimpinan Grace Natalie tersebut. Karenanya tak ada pilihan lain bagi PSI selain menyodorkan nama-nama baru yang fresh dan tak pernah jadi napi korupsi.
"Hal ini ditegaskan sebagai bagian dari upaya menyandingkan nilai penguatan yang menjadi platform dari psi, saya kira penting juga untuk mencermati langkah PSI tersebut," katanya.
Diketahui, Bawaslu telah meluncurkan daftar nama bakal caleg mantan napi korupsi di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, yang didaftarkan parpol-parpol peserta pemilu ke KPU. Dalam daftar itu, Partai Gerindra menjadi partai yang paling banyak menyertakan nama mantan napi korupsi, yaitu 27 orang; diikuti oleh Partai Golkar 25 orang, NasDem 17 orang, Berkarya 16 orang, Hanura 15 orang, PDIP 13 orang, Demokrat 12 orang, Perindo 12 orang, PAN 12 orang, PBB 11 orang, PKB 8 orang, PPP 7 orang, PKPI 7 orang, Garuda 6 orang, PKS 5 orang, dan PSI tak ada sama sekali.
Baca juga:
Bangga tak punya caleg napi korupsi, PSI prihatin pada parpol lain
Gerindra-PDIP belum kembalikan Pakta Integritas soal caleg eks koruptor ke Bawaslu
Gerindra & Golkar jadi partai terbanyak daftarkan caleg mantan koruptor
9 Mantan koruptor di Sulsel dan Sulbar terdaftar jadi Bacaleg
PSI: Kami bangga satu-satunya parpol tak ada caleg napi korupsi
Bawaslu buat 3 variasi perlakuan saat cek berkas bacaleg eks napi korupsi