'Parpol di Indonesia mayoritas oligarki, cuma pentingkan elite'
Parpol hanya mementingkan kepentingan elite tanpa mempedulikan amanah konstituennya.
Pengamat politik Muchtar Effendi Harahap mengatakan, sistem kepartaian yang ada di Indonesia saat ini umumnya menganut paham oligarki. Hal itu jelas terlihat karena manuver parpol yang ada saat ini terbukti hanya mementingkan kepentingan elite partai tanpa mempedulikan amanah konstituennya, apalagi ideologi partai itu sendiri.
"Teori oligarki dalam pembelajaran tentang parpol saat ini itu sangat korelatif karena berhubungan antara elite partai, ideologi dan massa, yang semua itu tujuannya hanya untuk kepentingan elite. Jangan mengkhayal bahwa konstituen akan menjadi prioritas bagi partai," kata Effendi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).
"Karena kalau dilihat segala macam dinamika politik kepartaian yang ada saat ini mana ada urusan amanah konstituen apalagi urusan ideologi di dalamnya. Semuanya hanya tentang kepentingan elite-elite parpol itu sendiri," katanya menambahkan.
Effendi menyebut fenomena politik kartel dalam gerakan parpol di Indonesia saat ini menjadi faktor penyebab ideologi kepartaian hanya dijadikan sebagai alat promosi pada masa kampanye. Dia juga melihat adanya fenomena tersebut sebagai dampak dari dikedepankannya kepentingan para elite parpol, baik untuk mendulang keuntungan dalam sistem pemerintahan, maupun untuk mengamankan posisinya dari sejumlah kasus seperti korupsi dan lain sebagainya.
"Politik kartel yang menjelaskan fenomena hari ini, pada prinsipnya hanya menjelaskan bahwa semua parpol hanya akan menghilangkan ideologi dan hanya digunakan sebagai alat jualan saat kampanye untuk mendulang suara konstituen. Semuanya sibuk bermanuver untuk mencari keuntungan, atau untuk menyelamatkan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya," kata Effendi.
"Jadi jelas kan, semua kenyataan dari eksistensi partai politik yang ada saat ini hanya semu saja, karena sama sekali tidak ada unsur penyampaian amanah konstituen, apalagi urusan ideologi," pungkasnya.
Baca juga:
Ahok sepakat dana parpol Rp 1 T dengan syarat tertentu
Bambang Soesatyo: Untung PDIP lagi berkuasa kalau tidak bakal pecah
ICW: BBM naik, PLN naik, kok parpol disubsidi Rp 1 triliun?
Dana Rp 1 T bisa kurangi korupsi parpol? Tidak mungkin!
ICW sebut tak rasional parpol dikasih duit Rp 1 triliun tiap tahun
BPK janji kawal dana parpol Rp 1 T bila terlaksana
Mahfud MD cerita dulu politisi menghindar jika ditunjuk jadi ketum
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Apa yang dilakukan Prabowo saat menyapa ketua umum partai politik? Ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran terlihat hadir dalam acara tersebut. Saat Prabowo ingin menyapa para ketua umum yang hadir, dia pun berkelakar tengah mempersiapkan nama-nama yang hadir. Sebab, dirinya takut nama tersebut terlewat dapat menyebabkan koalisi tak terbentuk."Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk," kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).