Partai Golkar: Kalau Sistem Pemilu 2024 Berubah akan Menguras Energi Lagi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai, jika sistem pemilu perlu dilakukan perubahan, maka seharusnya dipersiapkan sebelum atau sesudah pelaksanaan pemilu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan sikap tujuh partai politik parlemen tetap menolak jika sistem pemilu berubah menjadi proporsional tertutup atau coblos partai. Sebab, perubahan tersebut, dinilai dapat menguras energi peserta pemilu 2024.
"Jadi menurut saya jika ditetapkan berbeda dari yang sekarang, atau yang selama ini sudah berlaku, ini akan menguras energi lagi," katanya saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (28/5).
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
-
Apa keputusan yang diambil Partai Golkar terkait Pilpres 2024? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Bagaimana Partai Golkar menunjukkan kerja kerasnya dalam Pilpres 2024? Kerja keras daripada tokoh-tokoh Golkar saya lihat di berbagai daerah yang saya datangi, yang saya kampanye dan saya minta maaf banyak daerah-daerah yang belum sempat saya datangi, saya kunjungi, dalam kampanye Pemilu yang baru saja lewat.
-
Apa yang dimaksud dengan Golput di Pemilu 2024? Golput adalah singkatan dari ‘golongan putih’ atau berarti memilih untuk tidak memilih.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Siapa yang diusung Golkar untuk Pilgub Banten 2024? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan partainya mengusung Airin Rachmi Diany untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten 2024.
Lebih lanjut, dia menilai, jika sistem pemilu perlu dilakukan perubahan, maka seharusnya dipersiapkan sebelum atau sesudah pelaksanaan pemilu.
"Dan nanti kalaupun ada perubahan sebaiknya dilaksanakan sebelum tahapan pemilu dilaksanakan, atau pemilu selesai," ujarnya.
Doli menyebut, jika tahapan Pemilu sudah berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk, pendaftaran bacaleg 2024. Sehingga, dia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengubah sistem Pemilu 2024.
"Oleh karena itu kita sih sangat berharap 9 hakim konstitusi konsisten dengan keputusan MK pada tahun 2008. Yang memang menegaskan bahwa sistem yang kita gunakan adalah sistem proporsional terbuka atau coblos caleg," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, pakar hukum Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi bahwa MK sudah memiliki keputusan untuk mengembalikan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup.
“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” katanya kepada wartawan, Minggu (28/5).
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan mendapatkan informasi bahwa ada 6 Hakim MK yang menyetujui kembali sistem proporsional tertutup itu. Sementara, 3 lainnya menyatakan berbeda pendapat alias dissenting opinion.
Dia enggan menyebutkan dari mana mendapatkan informasi itu. Namun, dia mengatakan sangat mempercayai sumbernya tersebut.
“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi,” tutupnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/fik)