Partai koalisi Jokowi tak terganggu #2019GantiPresiden
Karena dianggap tak mengganggu, perang hastag tersebut tidak dibahas dalam pertemuan antar sekjen partai pendukung Jokowi dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada (7/5) kemarin.
Perang tagar antara pendukung Joko Widodo dengan Prabowo Subianto mulai gencar dilakukan di media sosial jelang Pilpres 2019. Kubu Jokowi menggaungkan hastag #2019TetapJokowi dan #DiaSibukKerja. Kubu lawannya mengkampanyekan hastag #2019GantiPresiden.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan partai koalisi pendukung Jokowi tidak terganggu dengan adanya hastag #2019gantipresiden. Partai koalisi pendukung Jokowi menganggap perang tagar itu sebagai hak berdemokrasi.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Siapa yang menjadi presiden setelah PDIP menang di pemilu 2019? Seiring dengan kemenangan PDIP, Joko Widodo juga kembali terpilih sebagai presiden Indonesia untuk masa jabatan kedua.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Karena dianggap tak mengganggu, perang hastag tersebut tidak dibahas dalam pertemuan antar sekjen partai pendukung Jokowi dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada (7/5) kemarin.
"Tadi tidak kita bahas, artinya kalau tidak kita bahas itu artinya tidak mengganggu," kata Arsul saat dikonfirmasi, Selasa (8/5).
Dalam pertemuan itu, para sekjen justru membahas penegakkan hukum terkait krinimalisasi ulama. Dia mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak menyetop proses hukum seseorang jika tidak memiliki bukti yang cukup.
"Yang dari PPP yang sampaikan agar pertama, proses-proses hukum yang selama ini hukum dipertanyakan oleh masyarakat, itu bisa diselesaikan dengan baik. Diselesaikan dengan baik itu sperti ini," terangnya.
"Buktinya tidak mencukupi ya sudah dihentikan jangan kemudian mengesankan bahwa proses hukum ini menjadi semacam sanderalah seperti itu," ucap Arsul.
Perang tagar di media sosial berdampak di lapangan saat hari bebas kendaraan bermotor (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Minggu, (29/4) lalu.
Beberapa orang berkaus #DiaSibukKerja diduga menjadi korban intimidasi kelompok berkaus #2019GantiPresiden. Kasus tersebut pun dibawa ke ranah hukum dan tengah ditangani penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Baca juga:
Cari tiket Pilpres, Gatot mengaku temui SBY, Mega hingga Prabowo
Zulkifli Hasan sebut kekurangan Gatot belum ada partai pendukung
Ketum PAN Zulkifli Hasan sebut Gatot Nurmantyo calon presiden
Keakraban Zulkifli Hasan dan Gatot Nurmantyo bahas Pilpres 2019
PKS: Terlalu dini jika cawapresnya Anies Baswedan