PDIP & PKB Desak Mentan-Menteri LHK Direshuffle, NasDem: Kompor agar Dapat Kekuasaan
Usulan mengevaluasi menteri dari NasDem datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.
Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kian kencang, terlebih partai politik besar seperti PDIP dan PKB menyuarakan adanya evaluasi terhadap beberapa menteri. Salah satunya, posisi menteri yang diisi oleh kader Partai NasDem yakni, Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau biasa disapa Gus Choi mengatakan jika keputusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga pihaknya akan mengikuti bagaimana arahan konstitusi.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
"Soal reshuffle itu hak prerogatif presiden. terserah saja. NasDem dalam berpolitik berbasis pada koridor konstitusi, UU, kesepakatan bersama, etika, hak-hak, kewajiban dan kepantasan," kata Gus Choi, saat dihubungi merdeka.com, Senin (02/01).
Dia menilai, desakan reshuffle dari para partai politik merupakan upaya untuk provokasi agar mendapatkan sebuah kekuasaan. Oleh karena itu, Gus Choi menegaskan sikap NasDem tetap taat pada keputusan Prsiden Jokowi.
"Terkait dengan desakan dari sejumlah parpol agar presiden segera mereshuffle menteri dari NasDem, itu kompor, provokasi. Mungkin dengan cara seperti itu mereka akan dapat kekuasaan," tegasnya.
"Kalau mereka dapat kekuasaan dengan cara itu, maka kekuasaan yang didapatkan hukumnya syubhat atau bahkan haram," imbuh Gus Choi.
Usulan mengevaluasi menteri dari NasDem datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Dia meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus NasDem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).
(mdk/ray)