PDIP Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Sebetulnya Tidak Ada Koalisi dan Oposisi
Plh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan alias Aher menyatakan tidak masalah PDIP bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM)
Pelaksana Harian (Plh) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan alias Aher menyatakan tidak masalah PDIP bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Aher menyerahkan bergabungnya PDIP kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Tentu ini terkait dengan presiden ya. Kita serahkan ke presiden apapun karena presiden lah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi termasuk untuk menteri-menteri," kata Aher usai penutupan Rakernas, Jakarta, Minggu (22/9).
- Tidak Ada PDIP, Prabowo Umumkan PKB, NasDem hingga PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju
- Prabowo Cerita saat Surya Paloh Minta Gabung KIM: Saya Ndak Apa-Apa Anda Dulu Dukung Anies
- Koalisi Prabowo-Gibran Siap Lawan Anies di Jakarta, PDIP: Kami Tidak Terpengaruh
- Partai Koalisi Prabowo Mulai Bicara Jatah Menteri, Demokrat: Tidak Ada Dusta Antara Kami
Aher memastikan siapa pun yang masuk ke kabinet tidak akan mempengaruhi keputusan PKS menjadi bagian KIM Plus.
"Di Jakarta kita masuk KIM Plus dan di tempat-tempat yang lain. Begitu pula di pusat," kata Aher.
Menurut Aher, sistem politik Indonesia memang tidak mengenal oposisi dan koalisi. Sehingga, kata dia, PDIP terbuka saja bergabung ke pemerintahan Prabowo.
"Sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial. Sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR," pungkasnya.
Pemerintahan Prabowo Tanpa Oposisi?
Sementara itu, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy menegaskan, menyambut partai manapun yang hendak merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, termasuk soal isu PDIP akan merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Siapapun merapat, kita bangga kepada Prabowo untuk merangkul semua pihak," kata Aboe.
Aboe mengaku tak memusingkan peluang tak adanya partai oposisi di pemerintahan mendatang. Menurutnya meski semua parpol bagian dari koalisi pemerintah, namun DPR tidak akan diam dan tetap mengontrol pemerintah.
"Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol. Seperti yang perlu dikontrol. Apa lagi? Kalau ada catatan," kata Aboe.
Meski PKS bagian pemerintah, fraksi PKS di DPR RI tidak hanya menjadi tukang stempel semua kebijakan pemerintah.
"Tidak dong. Kami pun di zaman SBY ketika kita bergabung, ketika kita memberikan masukan, kita beri masukan. Tapi yang beradab, yang membangun," kata dia.
"Apa pun yang terjadi, parlemen kita biasa kontrol," pungkasnya.
PDIP Beri Sinyal Merapat KIM
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani membuka peluang merapat ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Puan mengungkapkan, pertemuan Prabowo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal segera berlangsung.
"Pelantikannya masih tanggal 20 Oktober. Jadi, pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya Insyallah akan ada pertemuan," kata Puan ditemui di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).
Ketua DPR RI ini menyebut, pertemuan itu akan membahas banyak hal. Salah satunya, sinergi pembangunan ke depan.
"Dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara," ujar Puan.
Lebih lanjut, Puan juga tidak menampik kemungkinan PDIP bisa saja bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.
"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja," kata Puan.