PDIP itu demokrasi terpimpin, figur Mega tak bisa diganti Jokowi

Internal PDIP menyebut selama ini Jokowilah yang paling sering meminta Mega tetap menjadi ketua umum.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan bahwa penunjukan Megawati Soekarnoputri jadi ketua umum berdasarkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Cyrus Network melakukan survei tidak melihat kondisi internal PDIP.

"Saya tidak tahu, survei yang dilakukan Cyrus itu dilakukan kemana, sementara kan kalau dalam partai dia punya mekanisme sendiri, apalagi PDIP sudah aklamasikan Bu Mega sebagai ketum dalam Kongres 2015," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/12).

Dia menjelaskan, yang paling ingin Megawati kembali jadi ketua umum adalah Jokowi. Karena itu, dia mempertanyakan jika survei ini justru menghasilkan yang lebih pantas jadi ketum adalah Jokowi ketimbang Megawati.

"Justru paling awal mencalonkan Mega datang dari Pak Jokowi pertama sekali mencetuskan pecalonan Bu Mega pada Rakernas Semarang lalu justru Pak Jokowi," tegas dia.

Masinton menceritakan, saat Jokowi meminta Megawati jadi ketua umum, Mega sendiri terkejut. Kemudian, permintaan ini direspons positif oleh pengurus DPD dan DPC partai.

"Bu Mega terkejut saat itu dan kemudian usulan dari Pak Jokowi direspons pengurus DPD dan DPC seluruh Indonesia dan kemudian secara aklamasi mengajukan dan mencalonkan Bu Mega sebagai ketum," tutur dia.

Dia menilai, Megawati terpilih karena PDIP membutuhkan figur yang tenang dan ideologis. Menurut dia, ciri dari PDIP yakni demokrasi terpimpin.

"Kader di bawah ngikut semua, kekhasan PDIP itu demokrasi terpimpin. Butuh figur tenang sebagai simbol pererat dan simbol ideologi jika tidak ada masalah," pungkasnya.

Baca juga:
'Survei yang bilang Jokowi pantas gantikan Mega itu mengada-ada'
Mega bakal maju jadi ketua umum PDIP lagi, Jokowi yang minta
Survei Cyrus: Publik nilai Mega dan Ical tak layak pimpin parpol
Survei: Jokowi paling pantas gantikan Mega pimpin PDIP
'PPP dan Golkar kisruh karena tak punya figur seperti Megawati'