PDIP: Kalau Sudah Deklarasi Capres Antitesa Jokowi, Seharusnya Mundur dari Kabinet
PDIP menyindir NasDem yang telah deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, seharusnya partai yang telah mendeklarasikan sosok calon presiden yang antitesa dari Presiden Joko Widodo, menarik kadernya dari kabinet. Hal ini menyindir NasDem yang telah deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Hasto menilai, Anies merupakan sosok yang dalam kebijakannya menjadi antitesa dari Jokowi. Maka itu, ketika ada partai pendukung pemerintah yang mencalonkan tokoh berlawanan dengan Jokowi, sepantasnya mundur dari kabinet pemerintahan.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Bagaimana PDIP akan menentukan sikap politiknya di masa mendatang? “Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” ungkapnya.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Siapa yang memiliki hak prerogatif menentukan arah politik PDIP? Lebih lanjut, Basarah menyampaikan, seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Akan tetapi, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
"Tentu saja ada sesuatu landasan konstitusional yang seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa presiden yang sedang menjabat muncul kesadaran politik untuk menarik diri," ujar Hasto dalam konferensi pers refleksi akhir tahun PDIP, Jumat (30/12).
Dalam mendukung pemerintahan Jokowi, menurut Hasto, perlu komitmen penuh. Bila sikap politik berbeda terhadap pemerintah telah ditunjukan di parlemen, sebaiknya juga diperlihatkan dengan sikap yang berbeda di eksekutif.
"Jadi mendukung presiden bukan mengambil enaknya ketika mengambil suatu sikap politik berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR, seharusnya juga diikuti sikap yang ada di eksekutif. Itu sikap dari PDIP," tegas Hasto.
Apalagi dalam kurang lebih dua tahun terakhir kepemimpinan, Jokowi memerlukan meninggalkan warisan sebagai presiden. Para menterinya harus bekerja keras membangun warisan kepemimpinan Jokowi tersebut.
Hasto mengingatkan, bila terjadi reshuffle kabinet, menteri dari partai yang tidak sejalan dengan Jokowi terdepak jangan dikaitkan dengan masalah politik.
"PDIP mendorong dalam tahun-tahun menjelang 2024, seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legacy pada kementerian yang dipimpinnya. Sekiranya tidak bisa dilakukan dengan baik, jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika presiden mengambil keputusan terkait untuk melakukan reshuffle," ujar Hasto.
(mdk/tin)