PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
PDI Perjuangan mempertanyakan etika Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai mengatakan presiden boleh berkampanye dan berpihak kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu.
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan lantaran meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga TNI dan Polri netral, namun sebagai kepala negara ingin turun berkampanye.
"Dari segi etikanya tadi itu gimana Pak Presiden melarang minta TNI, Polri, ASN KPU, Bawaslu netral, sementara beliau sendiri mau turun kampanye untuk calon tertentu kacau jadinya," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat dikonfirmasi, Rabu (24/1).
Menurut Komarudin, pernyataan Jokowi itu juga berbanding terbalik dengan sikapnya yang sempat mengumpulkan komisioner KPU, Bawaslu, para penjabat kepala daerah dan petinggi TNI/Polri di Istana Negara.
Peringatakan Jokowi di depan para penyelenggara Pemilu, penjabat daerah hingga petinggi TNI dan Polri untuk netral di Pemilu 2024 sangat kontradiktif dengan tindakannya saat ini.
"Tapi kemudian, presiden sekarang menunjukkan keberpihakan jelas kepada partai politik, itu menandakan pemilu 2024 tidak mungkin pemilu yang jurdil. Kontradiktif pernyataan-pernyataan dengan tindakan yang terus terang menyampaikan itu," ujar Komarudin.
Komarudin juga menyinggung etika dan moral bernegara Jokowi sebagai presiden.
Komarudin mengingatkan sebagai kepala negara sangat penting mengedepankan etika dalam berbangsa dan bernegara.
"Jadi saya jelaskan pertama dari aspek etika moral berbangsa ya, bangsa bisa runtuh kalau etika dan moralnya tidak ada," kata Komarudin.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.
"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1).
Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.
