PDIP soal Jokowi Boleh Kampanye: Kampanyekan Anaknya Jadi Presiden, Baru Pertama Kali Terjadi di Dunia
Salah satu peserta Pilpres 2024 merupakan anak sulung dari Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu peserta Pilpres 2024 merupakan anak sulung dari Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka.
PDIP soal Jokowi Boleh Kampanye: Kampanyekan Anaknya Jadi Presiden, Baru Pertama Kali Terjadi di Dunia
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun merespon soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut, presiden boleh berkampanye dan berpihak kepada salah satu calon.
Komarudin mempertanyakan posisi Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Apakah, dia terdaftar sebagai juru kampanye di KPU atau sebagai anggota partai politik pengusung capres-cawapres.
“Konteks apa dulu, presiden sebagai capres atau presiden itu sendiri ada dalam parpol yang mencalonkan capres cawapres. Kan Pak Jokowi sekarang dalam posisi sebagai apa? Sebagai presiden yang selama ini dikhawatirkan dan diminta oleh rakyat itu adalah untuk menghindari terjadinya KKN," kata Komarudin, saat dikonfirmasi, Rabu (24/1).
Terlebih, kata Komarudin, salah satu peserta Pilpres 2024 merupakan anak sulung dari Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Prabowo Subianto.
Komarudin menyebut, jika Presiden Jokowi berniat untuk mengkampanyekan Gibran, maka hal tersebut menjadi sejarah pertama yang terjadi di dunia.
"Kan anaknya dicalonkan jadi wapres. Jadi, kalau bapaknya presiden aktif, mengkampanyekan anaknya menjadi presiden, itu baru pertama kali terjadi di dunia. Itu yang harus dihindari," tegas dia.
Lebih lanjut, Komarudin menyinggung soal pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar ASN, aparat penegak hukum hingga penyelenggara pemilu untuk sikap netral dan akan tunduk kepada konstitusi.
"Pak Jokowi sendiri waktu pidato ke depan majelis permusyawaratan rakyat, waktu pelantikan, saya masih ingat kata-kata dia, dia hanya tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat. kalau tindakan seperti begitu, apa tidak bertentangan dengan konstitusi dan kehendak rakyat," ucap dia.
"Tapi kemudian, presiden sekarang menunjukkan keberpihakan jelas kepada partai politik, itu menandakan Pemilu 2024 tidak mungkin pemilu yang jurdil. Kontradiktif pernyataan-pernyataan dengan tindakan yang terus terang menyampaikan itu," tutup Komarudin.
