Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024, Timnas AMIN: Tamparan Keras Bagi Pemerintah
Netralitas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024.
Komite HAM PBB menyoroti pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024, Timnas AMIN: Tamparan Keras Bagi Pemerintah
Netralitas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024.
Pertanyaan dilontarkan anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye kepada perwakilan Indonesia yang hadir.
Dia menyoroti pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menilai, pertanyaan anggota Komite HAM PBB terhadap urusan politik domestik Indonesia sebagai bentuk tamparan keras bagi pemerintah.
"Tentu kita perlu melihat ini sebagai tamparan keras bagi pemerintah, di mana isu yang harusnya menjadi isu domestik menjadi perhatian internasional," kata Billy saat dikonfirmasi, dikutip Senin (18/3).
Selain itu, Billy memandang pertanyaan ihwal netralitas Presiden Jokowi itu juga sebagai suatu teguran.
Maka, kata Billy, pemerintah perlu memandang hal itu dengan serius.
"Dengan teguran semacam ini saya rasa selesai tanggal 14 Februari pun perhatian publik bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri terus meningkat. Dan pemerintah perlu mengambil langkah serius atas hal tersebut,"
ucap Billy.
merdeka.com
Terlebih, kata Billy netralitas Jokowi seorang kepala negara dipertanyakan di forum PBB. Dia meyakini, di forum itu hadir orang-orang yang memiliki kredibilitas kuat.
"Tentang isu-isu demikian itu kita juga perlu lihat dalam kacamata internasional bagaimana Indonesia harus berperan lebih aktif untuk menjelaskan situasi apa yang terjadi di negerinya ke kancah internasional," ucap Billy.
"Dan tentu yang patut kita pertanyakan juga adalah bagaimana selama ini komitmen Indonesia hadir di forum-forum internasional terutama presiden," sambungnya.
Dalam sidang Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye bertanya soal hak politik warga Indonesia pada Pemilu 2024. Awalnya, dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia capres-cawapres.
"Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu?" ujar Bacre Waly Ndiaye.
Bacre Waly Ndiaye kemudian bertanya apakah sudah ada penyelidikan terkait dugaan intervensi Pemilu 2024.
