PDIP Klaim Kepercayaan Publik ke Jokowi-Ma'ruf Masih Tinggi Meski Ada Penurunan
Dia berpendapat, hasil fluktuatif di dalam survei adalah wajar. Meski begitu, PDIP akan mencermati dan mendorong pemerintah agar bekerja lebih baik.
Litbang Kompas merilis survei setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin seperti dikutip pada Rabu (20/10) kemarin. Hasilnya, lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.
Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno mengakui memang ada penurunan kepuasan yang dirasakan masyarakat. Namun, menurutnya, tingkat kepercayaan kepada kinerja Jokowi-Ma'ruf masih tinggi.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Bagaimana cara Ma'ruf Amin diantar ke kantor DPP PKB? Dia diantar mobil Toyota Alphard dengan pengawalan dari Paspampres yang telah sejak siang mempersiapkan kedatangannya.
-
Kapan Ma'ruf Amin datang ke kantor DPP PKB? Berdasarkan pantauan merdeka.com, Ma'ruf datang sekira 15.46 WIB.
-
Kenapa Ma'ruf Amin berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan Inpres Jalan Daerah? (Inpres Jalan Daerah) ini komitmen pemerintah mudah-mudahan ini dilanjutkan terus nanti oleh pemerintah yang akan datang. Komitmen ini, sebab ini kan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan yang merata, tidak hanya di pusat-pusat tapi juga di daerah-daerah," ujar dia, dikutip dari Antara.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Ada penurunan. Tapi tingkat kepercayaan masih tinggi, mendekati 70%. Kepuasan memang konsep yang cepat berubah dan situasional. Yang penting, pemerintah harus tetap konsisten berada di jalur yang benar dan terus bekerja untuk janji-janji yang disampaikan," katanya, Kamis (22/10).
Dia berpendapat, hasil fluktuatif di dalam survei adalah wajar. Meski begitu, PDIP akan mencermati dan mendorong pemerintah agar bekerja lebih baik.
"Biasa saja hasil survey naik turun. Namun, hasil apapun tentu kami cermati dengan serius. Ini tantangan untuk meningkatkan semangat untuk berbuat lebih baik dan mengabdi lebih sungguh," ucapnya.
Menurutnya, wajar bila masyarakat tidak puas dalam kondisi yang sulit akibat dampak pandemi Covid-19. Tetapi, bangsa Indonesia masih punya rasa solidaritas yang kuat.
"Pukulan ganda, resesi dan pandemi, memang dirasakan berat, bukan saja oleh kita di Indonesia. Kita masih beruntung memiliki modal sosial yang kuat, yaitu ikatan-ikatan komunal yang kuat. Ada solidaritas sosial yang menyala. Ada spirit gotong royong yang hidup," tuturnya.
Diberitakan, Litbang Kompas merilis survei setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin seperti dikutip pada Rabu (21/10) kemarin. Hasilnya, lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf
Responden ditanya 'Secara umum, puas atau tidakkah Anda dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin satu tahun terakhir ini?'
Hasilnya ialah Sangat puas 5,5 persen , Puas 39,7 persen, Tidak puas 46,3 persen, Sangat tidak puas 6,2 persen dan tidak tahu 2,3 persen.
Artinya, bila dikelompokkan ada 45,2 persen responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf dan 52,5 persen tidak puas.
Survei Litbang Kompas juga menanyakan tingkat kepuasan hal Perekonomian, Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Sosial di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Dari sisi Perekonomian hasilnya adalah Sangat puas 2,3 persen, Puas 40,3. persen, Tidak puas 49,7 persen, Sangat tidak puas 6,2 persen, dan Tidak tahu 1,5 persen.
Selanjutnya, untuk Politik dan keamanan hasilnya Sangat puas 2,1 persen, Puas 42 persen, Tidak puas 46,7 persen, Sangat tidak puas 6 persen, dan Tidak tahu 3,2 persen.
Kemudian, di bidang Penegakan hukum hasilnya adalah Sangat puas 2,1 persen Puas 30,2 persen, Tidak puas 54,4 persen, Sangat tidak puas 10,2 persen, Tidak tahu 3,1 persen.
Terakhir, dari segi Kesejahteraan sosial hasilnya Sangat puas 3,4 persen, Puas 48,8 persen, Tidak puas 41 persen, Sangat tidak puas 5,5 persen dan Tidak tahu 1,3 persen.
Survei Litbang Kompas dilakukan lewat telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi. Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,3 persen.
(mdk/ray)