PDIP Kritik Pidato Jokowi di Sidang Tahunan: Materi Terlalu Irit, Tidak Singgung Utang Luar Negeri
Politikus PDIP Wayan Sudirta mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD. Dia menilai, pidato Jokowi terlalu irit.
Politikus PDIP Wayan Sudirta mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD. Dia menilai, pidato Jokowi terlalu irit dan tidak lugas. Bahkan, tak menyinggung soal utang luar negeri.
"Yang saya tangkap kesan Pak Jokowi tidak terlalu los, tidak terlalu lugas. Yang kedua materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung utang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM, SDA," kata Wayan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
- Ini Alasan Politikus PDIP Tertawa Saat Dengar Pidato Jokowi
- Politikus PDIP Sebut Jokowi Berubah, Sulit Diungkapkan dengan Kata-Kata
- Serang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran
- PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
Bahkan, kata Wayan, masalah hukum pun yang disinggung hanya masalah normatif seperti komisi yudisial (KY). Dia melihat Jokowi tidak membahas produk hukum yang sempat menjadi polemik seperti UU KUHP hingga Omnibus Law.
"Memang ada tiga hal sebagai produk pemerintahan Jokowi yang disebut seperti KUHP, Omnibus law. Tapi sekali lagi penjelasannya tidak memadai," tegas dia.
Soroti Produk Hukum Era Jokowi
Padahal, pihaknya sangat menanti penjelasan Presiden Jokowi mengenai masalah persatuan, demokrasi, keadilan sosial hingga hukum.
"Paling tidak kita berharap kalau pun tidak klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga. Demokrasi lebih terjaga. Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong. Tapi itu tidak memadai yang kita tangkap," ujar dia.
"Oleh karena itu, mari kita bersama-sama setelah pidato pak Jokowi ini, kita beri masukan. Karena demi persatuan kita, demi kebaikan kita bersama. Rasanya masukan yang lebih detail walaupun dalam waktu 2-3 bulan mendatang waktunya terasa singkat. Paling tidka pres Jokowi dapat lebih menekankan pada persatuan, demokrasi, hak-hak rakyat," imbuh Wayan.
- Calon BJ Habibie di Masa Depan, Bocil ini Rela Sisihkan Uang Jajan Bukan buat Beli HP atau Mainan tapi Buku
- Elektabilitas Syaikhu-Ilham Habibie 10,98%, PKS Ungkit Survei Aher Buncit Tapi Menang di Jabar
- PKS: Popularitas Suswono Memang Paling Kecil, Tapi Pak RK Lebih Besar
- Mengenal Celana Bertenaga Motor, Canggih Bikin Kaki Kuat Berjalan Tak Kenal Lelah
- DPR Sahkan RUU Wantimpres Jadi Undang-Undang, Ini 8 Poin Pentingnya
Berita Terpopuler
-
Data NPWP Jokowi, Gibran dan Kaesang Diduga Bocor, Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Lakukan Penyelidikan
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024